Berita

Najib Razak/Net

Dunia

Najib Razak Pernah Perintahkan Perubahan Laporan Audit 1MDB

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 | 13:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kantor mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memerintahkan perubahan pada laporan audit tahun 2016 dari dana negara 1MDB yang dilanda skandal.

Termasuk dari perubahan yang dilakukan adalah menghapus penyebutan kehadiran pemodal Low Taek Jho pada pertemuan dewan.

Begitu keterangan otoritas Malaysia seperti dimuat Reuters (Minggu, 25/11).


Dalam sebuah pernyataan tertanggal Sabtu (24/11), auditor jenderal Malaysia Madinah Mohamad mengatakan beberapa temuan dari laporan audit yang disampaikan pada bulan Februari 2016 kepada Najib telah diubah.

"Mantan perdana menteri memerintahkan penghapusan paragraf yang berisi dua versi pernyataan keuangan 1MDB untuk tahun yang berakhir tahun 2014 dan mengarahkan penyelidikan untuk dilakukan oleh pihak penegak hukum," begitu keterangan temuan tersebut yang disampaikan Madinah.

Dia menambahkan, laporan audit sebelum amandemen telah diajukan ke Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menurut otoriras Malaysia dan Amerika Serikat yang melakukan penyelidikan skandal tersebut, pemodal Low telah digambarkan sebagai pemain sentral dalam dugaan korupsi dan pencucian uang pada 1MDB.

Dia tidak memiliki peran resmi dalam 1MDB, tetapi dia disebut-sebut berperan dalam investasi dan bernegosiasi penawaran untuk dana tersebut.

Senentara itu Najib yang digulingkan dalam pemilihan 9 Mei lalu oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, menghadapi berbagai tuduhan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kriminal yang terkait dengan 1MDB. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan secara konsisten membantah melakukan kesalahan. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya