Berita

Najib Razak/Net

Dunia

Najib Razak Pernah Perintahkan Perubahan Laporan Audit 1MDB

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 | 13:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kantor mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memerintahkan perubahan pada laporan audit tahun 2016 dari dana negara 1MDB yang dilanda skandal.

Termasuk dari perubahan yang dilakukan adalah menghapus penyebutan kehadiran pemodal Low Taek Jho pada pertemuan dewan.

Begitu keterangan otoritas Malaysia seperti dimuat Reuters (Minggu, 25/11).


Dalam sebuah pernyataan tertanggal Sabtu (24/11), auditor jenderal Malaysia Madinah Mohamad mengatakan beberapa temuan dari laporan audit yang disampaikan pada bulan Februari 2016 kepada Najib telah diubah.

"Mantan perdana menteri memerintahkan penghapusan paragraf yang berisi dua versi pernyataan keuangan 1MDB untuk tahun yang berakhir tahun 2014 dan mengarahkan penyelidikan untuk dilakukan oleh pihak penegak hukum," begitu keterangan temuan tersebut yang disampaikan Madinah.

Dia menambahkan, laporan audit sebelum amandemen telah diajukan ke Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menurut otoriras Malaysia dan Amerika Serikat yang melakukan penyelidikan skandal tersebut, pemodal Low telah digambarkan sebagai pemain sentral dalam dugaan korupsi dan pencucian uang pada 1MDB.

Dia tidak memiliki peran resmi dalam 1MDB, tetapi dia disebut-sebut berperan dalam investasi dan bernegosiasi penawaran untuk dana tersebut.

Senentara itu Najib yang digulingkan dalam pemilihan 9 Mei lalu oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, menghadapi berbagai tuduhan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kriminal yang terkait dengan 1MDB. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan secara konsisten membantah melakukan kesalahan. [mel]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya