Berita

Darmin Nasution/Net

Bisnis

Relaksasi DNI Bakal Memperlebar Defisit Transaksi Berjalan

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 | 12:28 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang dikeluarkan pemerintah bukannya akan memperkecil defisit transaksi berjalan, justru bakal semakin memperbesar.

Demikian disampaikan Analis ekonomi dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, Senin (26/11).

“Pada jangka menengah, relaksasi DNI malah berdampak defisit transaksi berjalan semakin besar, karena meningkatnya aliran deviden ke luar negeri," jelas Gede Sandra.


Karenanya, Gede Sandra menyatakan berharap kebijakan tersebut dibatalkan saja.

Sebelumnya Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan relaksasi DNI adalah kebijakan yang harus dilaksanakan mengingat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) masih melebar saat ini.

Dengan begitu, menurut Darmin,  pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yang yang dapat meningkatkan transaksi modal dan finansial, sehingga dapat mengimbangi defisit.

Gede pun menyatakan komponen terbesar defisit dalam transaksi berjalan (current account) adalah defisit dalam transaksi pendapatan primer (primary income) yang mencapai -8 miliar dolar AS. Disusul oleh komponen berikutnya, defisit neraca jasa sebesar -2,2 miliar dolar AS dan defisit neraca  barang -0,4 miliar dolar AS.

“Deviden atau pendapatan atas investasi asing masuk ke dalam komponen transaksi pendapatan primer tersebut, yang defisitnya saat ini adalah penyumbang terbesar dalam CAD," demikian Gede. [jto]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya