Peringatan Hari Guru yang jatuh setiap 25 November harus dijadikan momentum untuk memperbaiki nasib pahlawan tanpa tanda jasa.
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan, pemerintah harus mengangkat harkat dan martabat guru Indonesia.
"Perbaikan nasib guru memiliki dua aspek yakni aspek peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/11).
Menurut Anang, persoalan kesejahteraan guru masih menjadi masalah krusial khususnya bagi yang berstatus swasta dan honorer.
"Persoalan guru honorer akan menjadi gunung es untuk waktu jangka panjang. Negara harus memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan masalah ini," jelasnya.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu dan guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu. Guru honorer berstatus K2 alias harus mengikuti test CPNS agar menjadi pegawai negeri.
"Guru honorer itu harus dicarikan rumusan agar nasib mereka terjamim. Pemerintah memiliki tanggung jawab atas nasib mereka," kata Anang.
Masalah berikutnya, peningkatan kapasitas guru juga harus merata baik di kota dan desa. Peningkatan kapasitas guru sebagai wujud tuntutan zaman yang menuntut guru kreatif dan inovatif.
"Pemerintah harus memastikan kapasitas guru meningkat. Peningkatan SDM guru akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Ujungnya SDM Indonesia akan meningkat," papar Anang.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan agar guru tidak dijadikan komoditas politik. Janji-janji politik terhadap guru kerap muncul setiap momentum politik seperti pemilu.
"Jangan seret profesi guru dalam urusan politik praktis berjangka pendek. Muliakan para guru dengan menghadirkan kebijakan yang pro kepada mereka, bukan dijadikan objek politik," demikian Anang.
[wah]
