Berita

Hasto Kristiyanto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Hasto Kristiyanto: Mana Ada Yang Berani Mengancam Pak Prabowo, Cek Internal Dululah

SABTU, 24 NOVEMBER 2018 | 07:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buru-buru membantah tudingan yang dilon­tarkan Prabowo Subianto terkait adanya intervensi terhadap elite politik yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Berikut pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi- Ma'ruf Amin ini terkait isu-isu yang berkembang saat ini.

Prabowo sebut ada elite politik yang diancam lantaran mendukung Prabowo. Apa benar tudingan itu?
Mana ada yang berani men­gancam Pak Prabowo. Memang pernah ada upaya intervensi kekuasaan? Ada penanggung­jawabnya gak? Seperti itu kan harus dicek.

Jadi, sebelum menyalahkan, lebih baik cek internal dulu, dari pada Pak Prabowo sudah terlan­jur menyalahkan Pak Jokowi, ternyata ada kebohongan Ratna Sarumpaet. Kalau gitu kan malu, harus meminta maaf kepada rakyat.

Jadi, sebelum menyalahkan, lebih baik cek internal dulu, dari pada Pak Prabowo sudah terlan­jur menyalahkan Pak Jokowi, ternyata ada kebohongan Ratna Sarumpaet. Kalau gitu kan malu, harus meminta maaf kepada rakyat.

Tentang narasi Orde Baru yang dilontarkan mantan is­tri Prabowo, Titik Soeharto, yang belakangan ditimpali cawapres Sandiaga Uno sebagai bagian dari gambaran kerinduan masyarakat terhadap prestasi swasembada pangan. Bagaimana menurut Anda?
Memang Orba membawa kemanfaatan bagi elite, kroni, keluarga Pak Harto. Lihat saja hartanya. Sehingga wajar kalau kroni Pak Harto mengkampa­nyekan agar itu kembali, karena mereka menikmati privilege yang luar biasa. Tommy dengan mobil Timor, Humpuss-nya, semua dinikmati. Seluruh ke­kayaan negeri ini lari ke kroni Soeharto. Mereka harus ber­tanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul saat ini, ketidakadilan yang muncul akibat salah urus selama pemer­intahan Soeharto.

Tapi Prabowo mengatakan, kelak jika dia menang bukan hanya anak-anak Soeharto yang ditampungnya, tapi juga yang menentang Soeharto seperti Amien Rais juga akan ditam­pungnya. Bagaimana itu?
Ya kalau Pak Amien Rais sendiri kan beliau menentang Pak Harto, menentang nepotisme, tetapi kita lihat anak-anaknya paling banyak di antara tokoh nasional yang menjadi caleg di PAN.

Jadi menurut Anda harusnya Amien Rais malulah seperti itu?
Ya rakyat yang menentukan, ketika dulu Pak Amien Rais memperjuangkan anti nepotisme kemudian anak-anaknya menjadi caleg empat orang di PAN itu rakyat yang akan menentukan, bukan kami. Kami tidak campur tangan urusan rumah tangga orang lain. Kalau di PDIP satu keluarga ada batasan dua. Bahkan suami istri enggak boleh dalam satu dapil yang sama. Partai bukan tempat mencari makan keluarga.

Ke depan narasi ketokohan akan makin nyaring dilontar­kan. Partai Anda sendiri kan kerap menjual figur Bung Karno. Bagaimana itu?
Bung Karno hidup di hatinya rakyat, kalau tidak percaya da­tang ke Blitar, ke makam Bung Karno, ribuan rakyat kecil se­tiap hari datang menghormati makam Bung Karno, demikian pula Gus Dur. Jadi tanggung jawab politik seorang pemimpin tidak hanya ditentukan ketika masa hidup, ketika pemimpin itu sudah wafat juga. Apakah masih menjadi inspirasi atau tidak. Kan ide, gagasan dan cita-cita Bung Karno tidak pernah mati karena memang diperjuangkan bagi bangsa dan negara sendiri. Sementara Pak Harto kita lihat praktik kolusi nepotisme ya luar biasa terjadi.

Anda melihat apakah nara­si-narasi seperti itu akan efek­tif atau tidak untuk menarik massa?
Jadi memang nepotisme itu nikmat. Itu yang kami tentang. Kami memberikan batasan kar­ena mereka-mereka yang me­rindukan Pak Harto hadir itu merindukan KKN, merindukan kolusi, merindukan korupsi dan nepotisme dan itu terjadi sampai sekarang.

Jadi kalau diadu narasi?
Rakyat yang menentukan.

Oh ya terkait dana kampanye Jokowi-Ma'ruf ada ke­sulitan?
Kami semua gotong-royong dengan baik, kami mau iklan sosialisasi rekening, tapi enggak diijinkan Bawaslu. Sehingga KPU Bawaslu harus meninjau kembali seluruh peraturan yang berkaitan dengan upaya untuk sosialisasi rekening dana kampa­nye yang memasukkan gambar paslon. Karena ini memang RKDK (Rekening khusus dana kampanye) yang dibentuk oleh paslon. ***

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya