Pemerintah mengimbau pelaku usaha bijaksana dalam menyikapi kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kabinet Kerja meyakinkan, Indonesia tidak jor-joran memberikan akses buat investor asing.
Menteri Koordinator PerekoÂnomian Darmin Nasution geram dengan pernyataan sejumlah pelaku usaha yang menganggap relaksasi DNI tidak diperlukan. "Enak saja ngomong kaya gitu. Kita ini situasinya, transaksi berjalannya itu turun saja belum bisa. Kalau tidak masuk modal jangka pendek, tidak akan ada yang mengimbangi defisit itu nanti," kata Darmin di Jakarta, kemarin.
Darmin mengatakan, relakÂsasi DNI adalah kebijakan yang harus dilaksanakan di tengah defisit transaksi berjalan yang masih melebar seperti sekaÂrang. Pemerintah perlu menerÂbitkan kebijakan yang dapat meningkatkan transaksi modal dan finansial sehingga dapat mengimbangi defisit.
Menurut Darmin, dengan diÂnaikkannya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), saat ini Indonesia memiliki momentum untuk meningkatkan transaksi modal dan finansial.
"Sekarang momentumnya modal asing mulai mau masuk, apalagi setelah kebijakan bunga BI dinaikkan. Momentum ini harus dimanfaatkan dan dijaga. Dengan apa? Dengan berita positif, bukan karena duit," terangnya.
Darmin meminta para penguÂsaha membuka hati dan pikiran dalam merespons relaksasi DNI. Ditegaskannya, dirinya siap menjelaskan satu per satu alasan poin-poin dalam relakÂsasi DNI.
"Kami sudah menyampaikan ke Kadin (Kamar Dagang dan Industri) dan Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), tapi katanya masih kurang, ya nggak apa-apa kami akan jelasÂkan lagi," katanya.
Dia menilai, pandangan seÂbagian pengusaha kacau karena dapat informasi yang keliru. Misalnya, informasi soal biÂdang usaha industri penguasaan umbi-umbian yang dibuka untuk investasi asing. Padahal, tidak benar.
"Kita fair aja. Kalau dia (pengusaha) punya bukti, ya kami akan ikuti. Pada dasarnya kami terbuka, kami tidak mau menang-menangan sendiri. Kami juga harapkan pengusaha juga bukan hanya teriak mau menang-menangan," cetusnya.
Ngerti Dunia Usaha Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak semua kebijakan harus dibicarakan dengan pengusaha.
"Tidak semua kebijakan peÂmerintah harus dibicarakan dengan pengusaha. Jangan lupa, Presiden dan saya dan juga Menko ini pengusaha juga, jadi ngerti juga. Bukan tidak mengerti. Pak Jokowi ngerti, saya ngerti, Menko Maritim (Luhut B Pandjaitan) mengerti soal-soal dagang itu," kata JK menjawab keluhan pelaku usaha yang tidak diajak bicara meruÂmuskan relaksasi DNI.
JK menegaskan, revisi DNI ini sama sekali tidak merugikan pengusaha nasional. Pemerintah masih membatasi investasi asing di dalam negeri. Indonesia tidak seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang jor-joran memÂbuka investasi asing.
"Kalau kita tidak mempunyai peraturan yang bisa bersaing dengan negara-negara itu, lama-lama kita akan ketinggalan di sektor investasi," tuturnya.
JK yakin, relaksasi DNI bakal meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, khususnya dari bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Selain meningkatkan investasi asing, JK juga yakin, relaksasi DNIbisa memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan pajak di Indonesia. Kemudian, masuknya perusaÂhaan asing ke Indonesia dapat memberi banyak manfaat. Salah satunya, transfer teknologi dari investor asing ke dalam negeri. Manfaat lainnya, makin terdorongnya pembangunan, salah satunya infrastruktur.
"Dulu kalau bikin gedung bertingkat 20, itu selalu konÂtraktor asing, kita yang penguÂsaha nasional hanya jadi sub-kontraktor. Sekarang, hampir semua gedung di Jakarta sudah (kontraktor) nasional. Itu karena terjadi transfer teknologi, muÂlanya kita tidak tahu, tapi lama-lama transfer teknologi seperti itu," ujarnya. ***
