Berita

Erick Thohir/Net

Politik

Demokrat Menyayangkan Kapasitas Ketua Timses Jokowi Level ABS

KAMIS, 22 NOVEMBER 2018 | 15:28 WIB | LAPORAN:

Pernyataan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir yang mengklaim ekonomi kreatif baru ada di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dibantah keras.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Putu Supadma Rudana sangat menyayangkan pernyataan Erick yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden pertama yang memberi perhatian pada industri kreatif di Indonesia.

Menurutnya jabatan Erick sebagai ketua pemenangan sangat tidak cocok. Ia khawatir, pernyataan dari tim pemenangan akan jauh dari data, hanya asal bicara dan asal bapak senang (ABS).
"Saya rasa Erick Thohir sangat tidak paham dan memalukan sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick harusnya melihat data sebelum bicara," ujar Putu dalam keterangan tertulis, Kamis (22/11).

"Saya rasa Erick Thohir sangat tidak paham dan memalukan sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick harusnya melihat data sebelum bicara," ujar Putu dalam keterangan tertulis, Kamis (22/11).

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat, ini menjelaskan di tahun 2006, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menginstruksikan pengembangan ekonomi kreatif di negeri ini.

Di tahun selanjutnya, SBY melakukan peluncuran studi pemetaan kontribusi industri kreatif Indonesia pada Trade Expo Indonesia. Adapun di tahun 2008, SBY meluncurkan cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 dan Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif Indonesia.
Tak hanya itu, pada 2009 Pemerintahan SBY menggelar Pekan Produk Kreatif dan Pameran Ekonomi Kreatif. SBY juga mencanangkan Indonesia Kreatif pada 2029.

"Jadi badan ekonomi kreatif itu ada sejak zaman SBY, namanya pariwisata ekonomi kreatif. Jadi sangat disayangkan kapasitas ketua timses pak Jokowi seperti ini. Pernyataan Erick sangat prematur dan menunjukan ketidakpahaman tentang ekonomi kreatif serta membuat malu Presiden Jokowi," sesalnya.

Putu berharap Erick berlaku jujur. Sebab pemerintahan Jokowi berusaha mengkerdilkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Hal ini ditandai pada penurunan anggaran bagi Bekraf di APBN 2019.

Penurunan anggaran tersebut sangatlah signifikan. Yakni sebesar Rp1,5 triliun menjadi Rp659 miliar. Padahal Bekraf berfokus pada kearifan lokal dan memberikan kontribusi pengembangan potensi masyarakat secara maksimal.

"Saya justru melihat Erick Thohir ini yang aneh dan tidak paham substansi karena mengaku-ngaku, asal bicara dan asal bapak senang (ABS).  Lebih baik Pak Jokowi mempertimbangkan kembali, apakah Erick Thohir pantas sebagai TKN Jokowi-Ma'ruf," pungkasnya. [nes]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya