Pembelaan Maruarar Pada UMKM Bukti Kesetiaan Di Garis Rakyat

Pembelaan politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait kepada pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) sudah sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo.

Kritik kepada Menteri Perekonomian Darmin Nasution itu merupakan bukti dan wujud nyata bahwa anggota Komisi XI DPR tersebut selalu berada di garis rakyat.

"Kita bangga dengan politikus model Maruarar Sirait yang setia di garis rakyat, yang memegang teguh idealisme dan senantiasa membela rakyat," kata pengamat sosial, ekonomi, dan politik Dahroni Agung Prasetyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Kamis (22/11).

Maruarar mengeritik keras sikap pemerintah yang mengeluarkan kebijakan relaksasi pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI). Baginya, kebijakan ini benar-benar akan merugikan 115 juta pelaku usaha UMKM atau sekitar 99,3 persen pelaku usaha dari total unit usaha di Indonesia.

Menurut Agung, apa yang disampaikan Maruarar baik di ruang publik maupun di gedung DPR dalam sidang paripurna, seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Sebab Maruarar yang dikenal dekat dengan Jokowi tersebut, menyampaikan kritik berdasarkan pada dukungan kepada Jokowi secara penuh.

"Kritik itu bentuk dan cara menjaga Jokowi agar tetap dekat dengan rakyat," tegas Agung, yang juga mantan aktivis dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Agung, yang juga pegiat dari Wiramuda Indonesia, salah satu komponen bagi pelaku usaha muda dan pemula ini, menegaskan bahwa dalam 4 tahun terakhir pelaku UMKM merasa nyaman dengan pemerintahan Joko Widodo.

Tak heran banyak elemen Wiramuda yang sekarang menjadi pendukung Jokowi dengan penuh militansi dan loyalitas. Di antara mereka bahwa mendirikan Jaringan Relawan Matahari untuk memenangkan Jokowi di periode kedua nanti.

"Keberpihakan Jokowi pada pelaku UMKM jangan ternodai dengan kebijakan relaksi pelepasan DNI ini. Meski sudah direvisi, dari semual ada 54 bidang dan kini ada 25 bidang yang diproteksi, namun bila perlu ditinjau lagi semuanya," tegas direktur eksekutif Aufklarung itu. [ian]