Berita

Sandiaga Uno/Net

Bisnis

Relaksasi DNI Adalah Langkah Coba-coba Pemerintah

KAMIS, 22 NOVEMBER 2018 | 02:42 WIB | LAPORAN:

. Kebijakan pemerintah tentang relaksasi bidang usaha yang masuk daftar negatif investasi (DNI) dianggap langkah coba-coba tanpa perhitungan matang.

"Ini coba-coba, buktinya luncurkan paket dengan tiba-tiba, namun dalam hitungan jam ada pertanyaan (kemudian diubah)," kata calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu (21/11).

Komentar singkat Sandi ini merupakan respons terkait paket kebijakan ekonomi ke-16 baru ini dikeluarkan pemerintah. Khususnya mengenai paket relaksasi sejumlah usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).


Sandiaga mengingatkan kondisi ekonomi negara saat ini ibarat tubuh manusia yang sakit. Jadi tak boleh salah mendiagnosa penyakitnya, termasuk kebijakan UMKM dikuasai pemodal besar.

"Kalau 54 usaha ini dikasih ke asing. Ini kita harus berteriak. Bagaimana dampaknya ini ke UMKM?" demikian Sandi. [jto]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya