Demokrat Dorong Pemprov DKI Beli Saham JICT Dan TPK Koja

Partai Demokrat mendukung Pemprov DKI Jakarta pro aktif melakukan lobi untuk dapat memiliki saham di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja.

Seiring berakhirnya kontrak kerja sama dua terminal tersebut dengan Hutchison Port Holding.

"Kontrak kerja sama Terminal Peti Kemas Koja berakhir pada Oktober tahun 2018 dan PT JICT pada bulan Maret 2019 yang akan datang. Pemprov DKI seharusnya melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk ikut dalam kepemilikan saham kedua terminal peti kemas terbesar di Indonesia tersebut," jelas Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso kepada wartawan, Rabu (21/11).

Menurutnya, pendapatan Rp 3 triliun per tahun untuk JICT dan Rp 1,4 triliun per tahun untuk TPK Koja merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi Pemprov DKI.

"Apalagi profit dan volume kedua terminal tersebut cenderung naik sejak diprivatisasi tahun 1999," kata Santoso.

Hal itu bertolak belakang dengan harga jual TPK Koja kepada Hutchison tahun 2015 yakni USD 50 juta, jauh lebih rendah saat pembelian tahun 1998 yang mencapai USD 150 juta. Sementara itu JICT dijual dengan harga USD 215 juta di tahun 2015 atau lebih rendah saat pembelian tahun 1999 yakni USD 243 juta.

Santoso mengatakan, kepemilikan saham Pemprov DKI di KEK Marunda, JICT dan TPK Koja akan mendorong manfaat lebih. Tidak semata dalam bentuk pajak atau dana corporate social responsibility (CSR) namun juga dalam bentuk perolehan laba yang bisa menjadi sumber pembiayaan APBD.

"Semakin besar deviden yang bisa diraih semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Di sisi lain, kepemilikan saham pemprov di sektor pelabuhan juga memudahkan koordinasi tata kelola wilayah di dalam maupun luar pelabuhan.

"Dengan demikian, persoalan kemacetan yang semakin menahun khususnya di sekitar area pelabuhan ataupun keputusan strategis lainnya bisa dicarikan solusinya dengan lebih cepat," imbuh Santoso. [wah]