DPR Pertanyakan Evaluasi Program Deradikalisasi

Program deradikalisasi yang dibiayai APBN patut dipertanyakan dan dievaluasi jika Badan Intelijen Negara dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan radikalisme.

"Harus ada evaluasi bagaimana program deradikalisasi yang anggaarannya cukup beasar. Apa evaluasinya, apakah program ini gagal, apakah tidak berjalan," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).

Dia mengatakan, BIN semestinya memaksimalkan tugas karena sudah dibiayai negara dengan anggaran yang tidak sedikit. Bukan malah menimbulkan kegaduhan dengan kinerja yang diumumkan ke publik.

"Kalau mau melakukan evaluasi ya boleh. Kalau mau terbuka ya boleh, dibuka sekalian supaya kita tahu. Jangan hanya nyebut terus lari," jelas Fadli.

Sebelumnya, BIN menyampaikan terdapat 41 masjid di lingkungan pemerintahan seperti kementerian, lembaga, dan BUMN yang terpapar radikalisme. BIN mengaku mengambil data berdasarkan hasil penelitian Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

Pernyataan BIN menimbulkan tanda tanya di masyarakat soal masih banyaknya penyebaran faham radikalisme di Indonesia. [wah]