Berita

Jokowi/Net

Politik

Dulu Soeharto Kini Jokowi, Beda Cara Tujuan Sama

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 03:19 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Setelah Soeharto kini Joko Widodo memperlihatkan kemiripan cara dalam melanggengkan kekuasaanya, khususnya mengenai mobilisasi kepala daerah.

"Zaman Pak Harto mendisiplinkan kepala daerah untuk kepentingan pemilu, dari gubernur sampai bupati dengan penempatan orang dengan ketat dari jalur ABRI, Birokrasi, Golkar (ABG). Kalau zaman Jokowi mendisiplinkan kepala daerah dengan kasus hukum. Beda tapi sama," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, sesaat lalu (Selasa, 20/11).

Pernyataan singkat Andi tersebut adalah respons banyaknya kepala daerah yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Dukungan tersebut diduga untuk lepas dari jerat kasus hukum.


"Pak Harto memobilisasi rakyat dengan berbagai apel kebulatan tekad menjelang Pemilu mendukung pencalonan periode berikutnya. Pak Jokowi memobilisasi kepala daerah dengan kebulatan tekad tanpa apel dengan tujuan sama," tukas Andi.

Andi mengaku heran, dengan koalisi pendukung Jokowi yang mengungkit cara Soeharto di masa orde baru, tapi tak berkaca apa dilakukan dari sosok yang didukung mempunyai kemiripan dengan orba.

"Kalau Anda menentang cara Pak Harto membangun manajemen ketakutan terhadap rakyat dan kepala-kepala daerah untuk kepentingan perpanjangan jabatan Presiden, mengapa Anda membiarkan hal yang sama saat ini terjadi?" demikian Andi Arief. [jto]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya