Berita

Bisnis

Perpres Relaksasi DNI Terbit Akhir Pekan Ini

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 02:17 WIB | LAPORAN:

Peraturan Presiden (Perpres) terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket kebijakan ekonomi (PKE) ke-16 akan selesai pada akhir minggu ini.

"Nanti akan dikeluarkan dalam bentuk Perpres. Kalau bisa jadi di akhir minggu ini," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko Eko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, kemarin (Senin, 19/11).

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, sebelumnya pemerintah menetapkan ada 54 bidang usaha yang boleh 100 persen menggunakan penanaman modal asing.


Namun pemerintah akhirnya merevisi dengan hanya 25 bidang usaha yang boleh dimiliki sepenuhnya oleh asing.

Susiwijono mengatakan relaksasi DNI 2018 merupakan hasil evaluasi pada Tahun 2014 dan 2016.

"Di mana catatan terakhir saat itu ada 83 belum optimal atau realisasi di bawah 50 persen dan 51 bidang usaha malah tidak ada investasinya," tutupnya. [jto]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya