Langkah Serikat Pekerja Jakarta Internasional Container Terminal (SP JICT) dalam memperjuangkan semangat keadilan bagi anggota dan melawan privatisasi pelabuhan patut diapresiasi.
Menurut akademisi Universitas Wijaya Putra, Surabaya Dr. Joko Ismono, serikat pekerja model gerakan sosial tidak hanya berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan anggota, melainkan juga tanggap akan persoalan lain yang menyangkut masyarakat luas.
"Model social movement union seperti SP JICT dianggap sudah selesai dengan sistem kesejahteraan internal dan bergerak ke masalah publik yang lebih luas," kata Joko kepada wartawan, Kamis (15/11).
Dia melihat contoh riil model SMU SP JICT yakni perjuangan mengembalikan pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia JICT kembali ke pangkuan negara.
"Saya melihat ini progresif. Pengelolaan pelabuhan secara konstitusi inilah yang sedang diperjuangkan SP JICT," ujar Joko.
Dia juga menilai, dalam perjuangannya, SP JICT dihadapkan pada indikasi kriminalisasi anggota dan potensi pelanggaran HAM oleh perusahaan. Hal itu diperparah dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), union busting dan intimidasi lewat aksi penembakan kendaraan milik anggota serikat.
Joko pun menekankan pentingnya pelabuhan dikelola dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Sebab, pengelolaan JICT oleh negara sangat strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan terdapat aspek kedaulatan.
"Aspek kedaulatan ini penting. Bahaya jika hasil dari perpanjangan kontrak JICT, negara tidak dirasakan hadir dalam mengelola gerbang ekonomi nasional ini," jelasnya.
[wah]
