Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

KPU Tunggu 6 Provinsi Belum Selesaikan Rekapitulasi DPT

JUMAT, 16 NOVEMBER 2018 | 00:45 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemilihan Umum mencatat sebanyak enam provinsi belum menyelesaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan tahap dua.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dari 34 KPU provinsi, baru 28 yang sudah mengirimkan laporan hasil rekapitulasi DPT perbaikan kedua. Sedangkan enam provinsi lainnya belum dapat melaporkan.

"Rekap tingkat provinsi ternyata sampai hari ini belum semua mampu selesaikan tugas-tugasnya. Data yang masuk baru 28 provinsi yang berhasil selesaikan tugasnya, sementara enam provinsi sampai hari ini masih melakukan penundaan. Ada yang baru selesai jam lima tadi dan belum sampai ke Jakarta. Jadi, bervariasi dengan berbagai macam catatan," jelas kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (15/11).


Enam provinsi yang belum dapat melaporkan DPT hasil perbaikan tahap dua yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Penyebab belum selesainya laporan DPT lantaran terdapat beragam kendala teknis.

"Karena lokasi geografis, kemudian jumlah pemilih yang sangat banyak. Lalu karena ada gangguan sistem teknologi informasi digunakan KPU," kata Arief.

Untuk itu, KPU kembali memberikan waktu tambahan agar provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi DPT hasil perbaikan bisa menyelesaikan tugas.

"Dari 28 provinsi yang telah diperbarui, data pemilih bertambah sebesar 4.499.868 pemilih," ujar Arief.

Tercatat data sementara jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 189.144.900 orang. Jumlah merupakan gabungan antara 28 provinsi yang sudah diperbarui dengan data enam provinsi sebelumnya.

"Catatan sementara dari 28 provinsi tersebut, pertama terdapat penambahan jumlah pemilih dan TPS. Jadi, berdasarkan data dari 28 provinsi, jumlah pemilih total bertambah sebanyak 4.499.868 pemilih. Ini data dari 28 provinsi tadi. Kemudian jumlah TPS bertambah sebanyak 2.844," demikian Arief. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya