Sejak akhir Oktober lalu, Adhie M Massardi sudah tidak di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera lagi. Tugas dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bersama tim Pengelola Statuter untuk membenahi perusahaan asuransi swasta tertua (1912) itu sudah ditunaikan.
"Persoalan di Bumiputera memang kompleks. Bukan sekedar mismanajemen yang sudah berjalan belasan tahun, tapi juga ada persoalan budaya (kerja), kurangnya pengawasan dan kurangnya inovasi dalam berproduksi (asuransi)," ungkap Adhie, Kamis (15/11).
Langkah OJK pada akhir 2016 menurunkan tim Pengelola Statuter beranggotakan 6 orang untuk melakukan penguatan (manajemen) dan pengawasan aset, menurut Adhie, sudah benar.
Dua tahun menangani Bumiputera, Adhie menemukan 4 (empat) masalah besar yang membuat perusahaan asuransi mutual itu mengalami masalah krusial.
Pertama, desain produk asuransi yang buruk, karena dalam jangka panjang merugikan perusahaan. Kedua, penempatan dana (investasi) tidak hati-hati. Ketiga, moral hazard (korupsi). Keempat, tata-kelola administrasi dengan varian organisasi yang gemuk dan tidak efisien.
Menurut Adhie, tim Pengelola Statuter sudah melakukan banyak hal. Misalnya, mengurangi lebih dari seribu karyawan (30 persen), membenahi SOP (standar prosedur operasional), menyeleksi produk-produk yang bisa dilanjutkan, dan mengirimkan sejumlah kasus (dugaan penyimpangan) bernilai triliunan rupiah untuk ditindaklanjuti di OJK bidang penindakan.
"Karena Pengelola Statuter tidak berwenang menjalankan roda bisnis normal, kini Bumiputera dikelola oleh direksi dan komisaris yang ditetapkan oleh BPA (Badan Perwakilan Anggota), institusi tertinggi di perusahaan berbentuk mutual," kata Adhie.
Menurut mantan Pengelola Statuter bidang SDM, Umum dan Komunikasi ini, Bumiputera akan lekas normal apabila setelah dibenahi OJK, segera turun tangan, membantu di sektor bisnisnya dengan memberikan program affinity (asuransi) bekerja sama dengan bank-bank BUMN.
Secara moral, pemerintah memang bertanggungjawab untuk menyehatkan institusi keuangan swasta agar tidak menimbulkan kontraksi yang bisa mengganggu stabilias sistem keuangan nasional.
Sebenarnya Adhie ingin melaporkan kondisi perusahaan asuransi yang di zaman penjajahan Belanda pernah disubsidi pemerintahan kolonial 300 gulden setiap bulannya itu, kepada Presiden Jokowi. Tapi Adhie mengaku tak sampai hati.
"Lha, kalau dilapori kondisi darurat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang secara hukum berada di bawah tanggungjawab Presiden saja Pak Jokowi mengeluh, bagaimana pula dilapori Bumiputera yang murni milik publik (swasta)," tukas Adhie.
Oleh sebab itu, sebagai orang yang pernah menangani Bumiputera, Adhie ingin segera melihat munculnya kesadaran moral di jajaran pemerintahan sehingga tergerak mengulurkan tangan, menyelamatkan legasi perasuransian di negeri ini.
[lov]
