Komisi I DPR RI mengutuk keras serangan militer Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Selain menewaskan tujuh orang lebih, serangan yang dilakukan lewat udara secara berturut-turut itu juga meluluhlantakkan banyak bangunan, termasuk kantor sebuah stasiun televisi.
"Kebiadaban dan apalagi kata yang tepat buat negara zionis yang membantai warga sipil di Gaza. Mereka diblokade sejak 2006 hingga sekarang terus diserang dan dibom," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangannya, Kamis (15/11).
Dia mengingatkan bahwa terdapat amanah konstitusi dalam kaitan Palestina yang hingga kini belum juga bebas dari pendudukan Israel.
"Dalam pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena itu, soal Palestina bukan sekadar isu agama tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan," jelas Abdul Kharis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB segera menggelar rapat darurat dan membentuk tim independen atas insiden Gaza.
"Israel memiliki tanggung jawab di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil. Karena itu, PBB harus mengusut hingga tuntas dan jangan biarkan pelanggaran HAM di depan mata rakyat dunia terjadi di Gaza," tegas Abdul Kharis.
[wah]
