Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) resmi dideklarasikan di Sumbawa, NTB, Selasa kemarin (13/11).
Pendiri GARBI, Fahri Hamzah yang juga hadir berkesempatan menyampaikan orasi politik. Selain Fahri, hadir juga beberapa anggota DPRD Provinsi NTB.
Dalam sambutannya di hadapan hampir seribu orang yang tumpah ruah di taman kota Sumbawa tersebut, Fahri Hamzah menyampaikan, setelah 20 tahun reformasi, bangsa ini mengalami apa yang disebut sebagai gelombang kegelisahan bangsa.
Gelombang ini muncul karena reformasi yang dulu diperjuangkan dan menjadi puncak dari gerbang cita-cita rakyat akan masa depan negerinya, tak juga terwujud.
"Dulu kita berharap lapangan pekerjaan terbuka luas. Tapi kita sekarang justru menghadapi kenyataan pahit bahwa lapangan pekerjaan itu diisi oleh buruh asing. Dulu kita bermimpi bahwa bangsa ini bebas dari korupsi, tapi kita menghadapi aksi teatrikal lembaga yang mengekploitasi korupsi sebagai drama yang memuakkan dari hari ke hari," kata Wakil Ketua DPR tersebut dalam orasinya.
Dulu, lanjut dia, rakyat Indonesia bermimpi tanah negeri ini akan menjadi sebagai sumber kehidupan anak bangsa. Kenyataannya, seluruh kekayaan Indonesia diobral murah.
"Kita hanya makan dari tanah warisan kita. Kreativitas kita mati dan inilah bencana yang sesungguhnya. Kekayaan negeri yang salah kelola ini menyisakan residu kerusakan alam dan lingkungan yang entah sampai kapan bisa kita perbaiki," lantang tokoh sentral reformasi 98 tersebut.
Fahri juga menyatakan bahwa kelahiran Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) akan menjadi wadah yang mengkanalisasi seluruh kegelisahan generasi hari ini.
"Bahwa mereka menghadapi masa depan yang samar yang harus kita jawab segera seluruh kegelisahan itu. Agar tidak mencapai puncak berupa gelombang instabilitas sosial yang meluas dan mengancam bangsa ini," tegasnya.
Deklarasi ditandai penyerahan bendera GARBI oleh Fahri kepada Ketua GARBI NTB, Lalu Fahruroji.
Secara terpisah, Lalu menyatakan bahwa GARBI NTB akan segera mendeklarasikan diri secara wilayah atau chapter setelah 50 persen kabupaten dan kota se-NTB sudah rampung deklarasinya.
[wid]
