Berita

Rusdianto Samawa/Net

Nusantara

Cegah Banjir, Penebangan Hutan Kok Masih Dibiarkan

SENIN, 12 NOVEMBER 2018 | 15:59 WIB | LAPORAN:

Sudah kian banyak lahan dan hutan di Indonesia yang tidak bisa dijadikan penyangga air. Penebangan dan deforestasi hutan terus terjadi. Ancaman bencana alam dan banjir di depan mata.

Pemerintah harusnya inisiatif melakukan upaya penghijauan kembali dengan mengajak dan melibatkan masyarakat serta para stakeholders.

Aktivis Nelayan Tani Rusdianto Samawa menekankan, upaya serius menanami hutan kembali tidak pernah dilakukan lagi.


"Mulai sekarang, pemerintah harus mulai mengimbau masyarakat berhenti penggundulan dan merantas menebang hutan. Kita harus menanam kembali banyak pohon, karena terjadi penebangan hutan besar-besaran yang mengakibatkan musibah banjir dan pemanasan global," tuturnya, Senin (12/11).

Pembukaan lahan dan hutan untuk perkebunan kelapa sawit oleh korporasi-korporasi, menurut Rusdianto, harusnya dikurangi. Selama ini, lanjutnya, lahan-lahan dan hutan yang dieksploitasi untuk pertambangan pun kebanyakan ditinggal pergi begitu saja menjadi lahan yang tak bisa diberdayakan.

“Apalagi selama ini pepohonan di hutan digantikan oleh kelapa sawit, jagung, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan," jelasnya.

Rusdianto membeberkan, banjir yang merendam Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), sejak Rabu 7 November 2018 lalu menyebabkan ribuan rumah di lima kecamatan terendam. Selain itu, beberapa wilayah di Pulau Sumbawa terancam banjir bandang akibat ratusan ribu hektar sudah menjadi lahan tandus.

Akibat banjir, masyarakat yang mengungsi dan dievakuasi ke sejumlah tempat juga tidak sedikit. Kejadian berulang, setelah musibah banjir terjadi, baru melakukan mitigasi dan pencegahan.

“Maka, harus menumbuhkan kesadaran untuk menanam kembali. Jangan biarkan hutan gundul," ujarnya.

Dia memaparkan, banjir yang melanda beberapa Kota di Nusa Tenggara Barat seperti Sumbawa, Bima, dan Dompu juga dipicu oleh keberadaan petani jagung yang merambat hutan hingga habis, tanpa ada upaya pengembalian fungsinya lagi.

Ia mengingatkan, kota Bima berada pada topografi cekungan sehingga lebih mudah diterjang banjir. Banjir yang menerjang Bima tahun lalu pada 2017 menyebabkan semua fasilitas, seperti listrik padam dan komunikasi sulit dilakukan.

“Tahun lalu juga, Bandara Bima juga sempat tak bisa digunakan karena terendam banjir. Artinya, bukti banjir itu sudah seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar berhentilah merantas dan menebang hutan secara serampangan,” tuturnya.

Pulau Sumbawa curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Banjir di Dompu pun kemungkinan disebabkan penggundulan hutan yang terjadi di kawasan tersebut.

“Sungai yang ada tidak mampu lagi menampung debit air yang melimpah sehingga membanjiri kawasan berbentuk perbukitan itu dan mengalir jauh menerjang pedesaan maupun perkotaan," ujarnya.

Dia pun menyarankan agar semua saluran berfungsi, karena intensitas hujan di Kabupaten Sumbawa saja misalnya menyentuh angka 145 mili meter (mm) per hari, atau di atas dari intensitas normal yang sebesar 100 mm.

Kekhawatirannya mengingat angka tersebut tak terpaut jauh dengan saat musibah banjir bandang yang melanda di Kota Bima tahun lalu dengan intensitas 150 mm per hari.

"Kita harus siaga," ujarnya.

Kemudian, fungsi tanggul juga banyak yang jebol lantaran sudah terlalu lama tidak direhabilitasi. Masyarakat juga buat rumah permanen di tepi sungai, bahkan menjorok ke sungai. Ini yang terjadi.

"Sekarang ini pemerintah harus mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan normalisasi sungai dengan catatan pemda melakukan pembebasan lahan terhadap rumah yang menjorok untuk dibongkar. Kembalikan saluran sungai sebagaimana mestinya,” tegasnya.[wid] 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya