Berita

Yandri Susanto/RMOL

Nusantara

Soal Pengangguran Terbuka, Banten Tertinggi Di Indonesia

SENIN, 12 NOVEMBER 2018 | 14:03 WIB

Tingkat pengangguran terbuka di Banten, tertinggi di Indonesia. Pemprov diminta untuk serius menanggulangi pengangguran dan tidak memberikan peluang pegawai kasar asing bekerja di provinsi itu.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten mencapai 8,52 persen. Angka itu tertinggi di Indonesia.

TPT Banten tersebut disumbangkan oleh daerah industrial Kabupaten Serang dengan persentasi 12,78 persen, Kabupaten Tangerang sebanyak 9,70 persen dan Kota Cilegon 9,33 persen.


“Haram kalau masih ada yang nganggur, pemerintah jangan di biarkan pengangguran dan jangan datangkan pekerja luar, banyaknya buruh asing kasar, contohnya seperti Kramatwatu banyak pekerja asing sementara di daerah situ banyak yang menganggur," ujar Yandri di Kota Serang, seperti dilansir Kantor Berita RMOL Banten,  Senin (12/11).

Masuknya pekerja kasar asing, semakin memperkecil kemungkinan kesempatan masyarakat Banten mendapatkan pekerjaan.

“Tenaga kerja asing meski kecil, sudah mulai mengganggu, analisa masyarakat kenapa masih banyak orang asing yang bekerja sementara orang Indonesia masih banyak yang menanggur," ujar dia.

Ia mengaku juga telah mendapatkan informasi bahwa standar gaji antara pekerja asing dan lokal tidak adil.

“Ini juga meski kita tolak karena tidak adil. Kita lihat di kabupaten Serang banyak industri, itu kontradiktif bagaimana mungkin di tingkat bawah banyak yang menganggur sedangkan pabrik banyak," ujarnya.

Ke depannya, Yandri menyarankan agar pemprov maupun daerah untuk menjalin kesepakatan dengan pihak pabrik di wilayah Banten maupun Kabupaten/Kota untuk tidak memasukan pekerja asing untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditangani tenaga kerja lokal.

"Ini harus ada, bagaimana industri dan pemerintah daerah jalin kesepakatan industri itu jangan kongkalikong, dan bukan pekerja kasar asing saja (yang dilarang-red) tapi juga perusahaan banyak mengunakan warga lain pekerja di sini," katanya. [yls]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya