Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai Polri gagal menyelenggarakan UU 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
"Fakta kegagalan itu terungkap dari berbagai jenis operasi seperti operasi Simpatik, Patuh, dan Zebra yang sekarang sedang berlangsung," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan dalam keterangannya, Senin (12/11).
Ketiga operasi tersebut terus dilakukan secara rutin dengan waktu yang telah ditentukan setiap tahunnya meski tak memberikan dampak signifikan terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lantas (kamseltibcarlantas).
Merujuk hasil Operasi Zebra yang digelar Ditlantas Polda Metro Jaya selama 11 hari telah menindak sebanyak 100.643 pelanggar dan memberikan teguran sebanyak 16.285. Sedangkan Operasi Zebra pada periode 2017 dengan waktu yang sama yaitu 11 hari, jumlah pelanggar yang ditindak sebanyak 125.984, sementara teguran 12.722.
"Kalau dibandingkan dengan fakta di lapangan jumlah yang ditindak masih sangat kecil dengan peristiwa pelanggaran yang terjadi di hampir seluruh ruas jalan di ibukota," ujarnya.
Menurut Edison, jika orientasinya hanya penegakan hukum, maka jumlah tersebut tidak perlu membutuhkan waktu 11 hari. Dalam 2-3 hari sebetulnya bisa menjaring 100 ribu pelanggar.
"Kemudian bila dilihat dari jumlah pelanggar yang ditindak dan ditegur, ini membuktikan Polri gagal melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan berlalu lintas masyarakat," tegasnya.
Artinya, Polri dalam penegakan hukum maupun pendidikan berlalu lintas belum maksimal. "Kalau tidak mau disebut gagal," imbuhnya.
ITW memandang operasi Patuh, Simpatik dan Zebra sebaiknya dievaluasi dan distop. Karena tidak memberikan manfaat yang berarti dalam upaya mewujudkan kamseltibcarlantas.
"Justru ketiga operasi itu menuai tudingan hanya untuk menghabiskan anggaran. Serta alat untuk meningkatkan pemasukan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari denda tilang," kritiknya.
ITW menyarankan agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tegas oleh anggota Polantas yang bertugas sehari hari, bukan lewat operasi semata. Kemudian Polri lebih meningkatkan kualitas pendidikan lewat sosialisasi yan lebih masif.
"Kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika sosialisasi melibatkan masyarakat secara langsung, daripada pelaksanaannya oleh Polri dan masyarakat hanya sebagai penonton," terangnya.
[wid]
