Kurikulum Kemaritiman Diperluas Hingga 21 Provinsi

Penerapan kurikulum kemaritiman diperluas hingga 21 provinsi, setelah sosialisasi dan penerapan kurikulum dilakukan di 12 provinsi.

"Dengan menggenapkan di 21 provinsi lagi maka 33 provinsi menerapkan kurikulum ini mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah atas," jelas Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Dr. Safri Burnahuddin dalam Rakor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digelar 11-13 November di Makassar.

Menurutnya, penerapan kurikulum kemaritiman bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa sejak dini. Agar ke depan generasi muda mengetahui dan mengenal potensi kemaritiman Indonesia.

Safri mengatakan, potensi kemaritiman Indonesia tercatat terbesar di dunia. Sehingga dengan mengetahui dan mengenal potensi tersebut kelak dapat memanfaatkan dengan baik dan menjaga kelestariannya.

"Dengan penyusunan kurikulum kemaritiman itu maka siswa tidak hanya diajarkan teori tentang kemaritiman, tetapi dengan penggunaan teknologi juga dapat memperaktekkan materi pelajaran kemaritiman," papar Safri.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo mengatakan, untuk penerapan kurikulum kemaritiman, pihaknya sudah menyiapkan untuk menjadi muatan lokal menggantikan pelajaran Bahasa Jerman.

Selain juga memberikan perhatian pada para guru yang bertugas di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dengan insentif sesuai ketentuan pemerintah.

"Jadi, dua hal urgen yang akan kami perkenalkan di sekolah-sekolah untuk menjadi muatan lokal yakni pelajaran kemaritiman dan nautika," bebernya, seperti diberitakan Antara (Senin, 12/11). [wah]