Berita

Puan Maharani/Net

Menko PMK Ingin Bansos Bangkitkan Kemandirian Ekonomi

MINGGU, 11 NOVEMBER 2018 | 01:53 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ke depan mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga.

Begitu kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat kunjungan kerja ke pendopo Kabupaten Klaten, Sabtu (10/11).

Dalam silaturahminya kepada para penerima manfaat bansos ini, Menko PMK mendengarkan langsung suara masyarakat yang sejak empat tahun terakhir menikmati bantuan sosial dari pemerintah.


“Harapannya penerima PKH (Program Keluarga Harapan) itu bisa mengelola uang yang diterima agar keluarga semakin mandiri, salah satunya dimanfaatkan sebagai modal usaha," ujar Menko PMK usai menyerahkan bantuan.

Khusus untuk bantuan tunjangan profesi guru, Menko PMK mengungkapkan bahwa soal besaran tunjangan guru dan penambahannya akan dibahas lebih lanjut, termasuk dengan usulan bantuan perumahan untuk guru.

“Semuanya akan kami bahas dulu tetapi yang sekarang sudah ada, semoga dapat terus menunjang kebutuhan sehari-hari para guru di sini,” katanya lagi.

Pada ajang silaturahmi di Kabupaten Klaten ini, Menko PMK memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 500 penerima KIP dan 50 guru pendamping, bantuan untuk PAUD dan Pendidikan Masyarakat, dan tunjangan guru (SK TPG) kepada 100 orang perwakilan guru penerima

Dia juga memberi bantuan pendidikan dari pemerintah kepada 100 kepala satuan pendidikan berupa renovasi sekolah, peralatan laboratorium sains dan bahasa, dan lain-lain. Menko PMK juga memberikan bantuan makanan tambahan (PMT) sebanyak setengah ton kepada para ibu hamil dan setengah ton untuk balita.

Kunjungan kerja Menko PMK ke Kabupaten Klaten ini Menko PMK turut didampingi oleh Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo; dan Anggota DPR RI. [ian]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya