. Pendukung pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba-Yasin Ali (AGK-YA) mengapresiasi keputusan KPU Malut yang menyatakan paslon tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang disampaikan Bawaslu.
"Tentunya kami menyambut gembira keputusan KPU yang menyatakan paslon AGK-YA tidak terbukti melakukan pelangaran administrasi," kata Ketua Tim Pemenangan AGKYA, Sahrin Hamid dalam tertulis yang diterima, Jumat (9/11).
Sahrin Hamid serta para pendukung AGK-YA, termasuk kubu paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RU) harap-harap cemas menunggu keputusan KPU terhadap rekomendasi Bawaslu.
Pasalnya proses yang panjang telah dilewati, dengan kemenangan di tangan petahana. Namun angin kemenangan itu buyar dengan munculnya rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 3 itu.
Namun, rekomendasi Bawaslu berbeda dengan hasil kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara.
Komisi itu menyatakan, paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan PKPI itu tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Bawaslu.
Keputusan KPU menyebutkan ahwa berdasarkan langkah-langkah pada angka 3, dinyatakan terlapor Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, dan dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018, bunyi putusan KPU nomor: 214/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018.
Dengan keluarnya Surat KPU tertanggal, 8 November 2018. Maka selesai sudah, dinamika Pilgub yang telah memakan waktu cukup panjang.
"Walaupun MK belum memutuskan dalam sidang putusan. Namun, hadirnya surat tersebut telah menjawab fakta persidangan MK pada 5 November kemarin. Dengan agenda Laporan PSU dari Termohon, Pemohon dan Pihak Terkait, serta Bawaslu," ujar Sahrin Hamid.
Dia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilgub Malut pada 17 Juni 2018 lalu.
"Maka, dengan ini kami sampaikan terima kasih kepada rakyat Maluku Utara yang telah mengikuti proses pilkada dengan aman dan damai," kata mantan anggota Komisi III DPR itu.
Begitu pula kepada pihak penyelenggara dan pengawas, juga pihak aparat keamanan, pihaknya sampaikan hal yang sama.
"Akhirnya selesai, AGK-YA Gubernur 2019-2024," demikian Sahrin Hamid.
[rus]
