Berita

Foto: BBC

Dunia

Trump Akan Menutup Suaka Bagi Imigran Gelap

JUMAT, 09 NOVEMBER 2018 | 12:19 WIB | LAPORAN:

Migran gelap yang masuk melalui perbatasan Amerika Serikat bagian selatan tidak akan lagi memenuhi syarat untuk suaka.

Penjabat Jaksa Agung Matthew Whitaker dan Kepala Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen mengumumkan apa yang sebagai sebagai Peraturan Akhir Interm pada hari Kamis (8/11).

Mengutip BBC, pengumuman bersama itu menyatakan bahwa presiden memiliki kekuasaan untuk menangguhkan masuknya semua 'alien' dan memaksakan pembatasan apapun jika dinilai merugikan kepentingan AS di bawah UU Imigrasi dan Kewarganegaraan.


Dengan demikian, jika presiden mengeluarkan penangguhan atau larangan masuk melalui perbatasan AS/Meksiko, mereka yang secara ilegal berhasil masuk ke AS tidak akan diizinkan mengajukan permohonan suaka satu kali pun di sana.

"Hari ini, kami menggunakan wewenang yang diberikan kepada kami oleh Kongres untuk melarang orang asing yang melanggar larangan masuk Presiden atau pembatasan lainnya dari suaka suaka," kata pernyataan bersama itu.

Aturan baru ini tidak akan berlaku surut dan diperkirakan segera ditandatangani oleh Presiden Trump.

Imigrasi adalah fokus utama Presiden Donald Trump dalam kampanye pemilihan jangka menengah (midterm election) 2018.

Menyusul serbuan ribuan orang Amerika Tengah menuju utara melalui Meksiko, Trump memerintahkan pasukan berjaga-jaga di perbatasan dan menyatakan para migran sebagai "invasi".

Sementara di bawah UU AS, ada kewajiban untuk mendengar klaim suaka dari migran yang melarikan diri karena takut kekerasan di negara asal mereka. Di bawah hukum internasional, imigran ini dianggap pengungsi.

Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional, Kumi Naidoo mengeluarkan pernyataan yang menyerang retorika "tidak manusiawi" Presiden Trump.

"Suaka bukanlah celah, ini adalah jalur kehidupan," kata Naidoo. "Kebijakan ini tidak perlu menempatkan kehidupan ribuan orang dalam bahaya."

Upaya administrasi Trump untuk membatasi migrasi mendorong reaksi politik dan hukum.

Pada bulan Juni, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang berjanji untuk "menjaga keluarga bersama" dalam tahanan migran, setelah orang tua dan anak-anak yang tidak didokumentasikan dipisahkan di perbatasan.

Beberapa hari kemudian, Mahkamah Agung menguatkan larangan kontroversial Trump terhadap orang-orang dari beberapa negara mayoritas Muslim.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya