Jumlah kantong jenazah yang berisi potongan tubuh beberapa korban pesawat PK-LQP Lion Air JT-610 terus bertambah.
Data terakhir yang diterima Badan SAR Nasional (Basarnas), total ada 181 kantong jenazah.
Kepala Basarnas, Muhammad Syaugi menjelaskan, 164 kantong jenazah di antaranya sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri Said Sukanto, siang tadi ada tambahan 17 kantong berisi potongan jenazah yang ditemukan tim pencari.
"Jadi hingga siang tadi 181 kantong jenazah," paparnya dalam jumpa pers di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/11).
Pesawat Lion Air JT-160 dengan 189 orang di dalamnya jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10). Jumlah korban itu termasuk pilot, co pilot, dan kru kabin pesawat.
Syaugi menjelaskan, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Basarnas, masa pencarian dan evakuasi korban selama selama hari. Masa itu akan diperpanjang hingga tiga hari berikutnya.
"Ini sudah hari ke 9, besok hari ke 10, janji saya setelah tujuh hari ditambah tiga hari, terakhir besok," ulasnya.
Makanya di akhir masa perpanjangan besok akan digelar rapat analisa dan evaluasi. Adapun hasilnya nanti dijadikan patokan untuk perlu tidaknya perpanjangan lagi masa pencarian.
"Tolak ukur yang utama adalah penemuan korban, kalau masih ada kemungkinan bisa ditemukan ya kita perpanjang. Kalau tidak ada dipertemukan, ya tidak diperpanjang. Makanya tergantung hari ini bagaimana trennya sampai besok pagi," jelasnya.
Pencarian korban dan puing-puing pesawat dilakukan oleh tim dari TNI, Polri, dan beberapa instansi lainnya di bawah koordinasi Basarnas. Syaugi pun berjanji, kalaupun hasil analisa dan evaluasi memutuskan masa pencarian tidak diperpanjang, tim dari Basarnas yang ada di Jakarta, Lampung maupun Jawa Barat akan terus melakukan pencarian hingga semua korban ditemukan.
"Karena Pak presiden sangat serius sangat konsen. Setiap hari selalu menanyakan bagaimana progresnya. Beliau selalu ikuti berita itu. Mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah bisa selesai semua. Kalau pun belum ya kita perpanjang, karena negara bertanggung jawab terhadap ini," pungkasnya.
[wid]
