Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan berbagai varian subsidi bagi buruh atau pekerja lewat Kartu Pekerja patut diapresiasi.
Menurut anggota DPD RI Fahira Idris, berbagai varian subsidi itu diharapkan mampu meringankan beban dan biaya hidup buruh setelah penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 3,9 juta atau naik 8,03 persen dari sebelumnya Rp 3,6 juta.
"Terlepas dari kenaikan UMP ini belum sesuai ekspektasi buruh tetapi berbagai varian subsidi patut kita apresiasi. Saya percaya Pemprov DKI punya komitmen untuk menyejahterakan buruh dengan meringankan biaya hidup sehari-hari. Saya berharap para buruh mempersiapkan berbagai persyaratan agar memperoleh Kartu Pekerja sehingga dapat memanfaatkan berbagai varian subsidi," jelasnya kepada wartawan, Selasa (6/11).
Fahira menambahkan, berbagai varian subsidi yang cukup komprehensif dari Pemprov DKI untuk buruh mulai dari penggratisan biaya transportasi Transjakarta, subsidi pendidikan anak-anak buruh lewat KJP Plus, subsidi pangan murah sampai dibukakan jalan memiliki rumah lewat program Rumah DP Nol Rupiah sangat tepat untuk membantu meringankan beban hidup buruh.
Pada 1 Oktober lalu, Pemprov DKI menetapkan kenaikan UMP sebesar Rp 3,9 juta serta mengumumkan berbagai subsidi buruh lewat Kartu Pekerja.
Subsidi yang diberikan bagi buruh pemegang Kartu Pekerja antara lain gratis naik Transjakarta di 13 koridor fasilitas Kartu Jakarta Pintar Plus bagi anak-anak buruh, dan subsidi pangan murah. Selain itu, pemilik Kartu Pekerja juga berhak mendaftar untuk menjadi pemilik rusunami DP Nol Rupiah atau hunian Samawa.
[wah]
