Berita

Foto/Net

Hukum

KPK Harus Usut Suap Yang Diterima Taufik Ke Petinggi PAN

SENIN, 05 NOVEMBER 2018 | 16:26 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tidak berhenti pada Taufik Kurniawan dalam mengusut kasus suap DAK Kabupaten Kebumen tahun 2016. Melainkan juga ke petinggi-petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) yang lain.

"KPK yang sudah menahan Taufik mesti lebih teliti lagi menelisik kemungkinan bahwa uang hasil korupsi itu mengalir ke partai dan tokoh-tokoh partai. Tidak terkecuali Amien Rais yang dalam beberapa kasus namanya juga sempat disebut," jelas Direktur Setara Institute Hendardi kepada wartawan, Senin (5/11).

Hal itu didasari sikap Amien Rais terhadap KPK atas kasus yang menjerat Taufik. Menurut Hendardi, tindakan Amien Rais menyebabkan beberapa kader PAN resah.


"Alih-alih membantu Taufik, tindakan Amien Rais yang mempertontonkan lebih sebagai preman politik mendatangi dan menggertak KPK malah bakal menyulitkan posisi Taufik di KPK," katanya.

Semestinya, sebagai tokoh yang mengerti hukum, Amien Rais justru membawa dan menemani Taufik memenuhi panggilan KPK yang ketika itu sampai dua kali mangkir.

"Bukan malah bersikap arogan dan mengintervensi KPK. Bahkan melakukan tuduhan terhadap ketua KPK sebagai telah menjungkirbalikkan keadilan," ujar Hendardi.

Dia menambahkan, dalam beberapa kesempatan, Amien Rais menuding KPK telah melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Pernyataan itu dilontarkan ketika banyak kader PAN baik di daerah maupun pusat yang diciduk KPK.

"Amien Rais beranggapan seolah-olah Taufik pasti benar dan KPK pasti keliru," imbuh Hendardi. [wah]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya