Berita

Yandri Susanto/RMOL

Politik

Soal Eksekusi Mati, PAN: Prabowo Bisa Naikkan Daya Tawar Bangsa

SENIN, 05 NOVEMBER 2018 | 14:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Eksekusi mati yang dialami Tuty Tursilawati di Arab Saudi, Senin (29/10) lalu menjadi bukti lemahnya daya tawar kita sebagai bangsa. Pasalnya eksekusi itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Menurut Ketua DPP PAN, Yandri Susanto yang kini mengusung Clon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyatakan bahwa capresnya bisa meningkatkan daya tawar tersebut.

"Kita akui ada yang kita loloskan karena ada beberapa yang mau dihukum mati namun bisa diloloskan, misalnya dulu di Malaysia dijemput oleh Pak Prabowo bisa juga dibebaskan, berarti harus nunggu Pak Prabowo jadi presiden ya, mungkin iya," kata Yandri dalam diskusi publik di Komplek DPR, Jakarta, Senin (5/11).


Sambung dia, kasus eksekusi mati Tuti yang tanpa notifikasi itu telah merendahkan harkat dan martabat Indonesia. Maka dari itu, PAN menginginkan daya tawar yang dilakukan pemerintah terhadap negara tempat TKI dihukum mati itu harus tinggi.

"Yang perlu bisa kita lakukan ke depan itu menaikan daya tawar kita lewat G to G, negara dengan negara. Siapapun yang memimpin negara ini untuk berusaha agar warga negara kita bisa dilindungi," terang anggota DPR itu.

Legislator asal Banten itu menyebut menaikan daya tawar juga bisa dilakukan secara formal maupun informal yang terpenting nyawa anak bangsa ini diselamatkan.

Berkaca pada kasus Tuti ini, Yandri menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak menganggap Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah Arab Saudi tidak nganggap tuh Indonesia, tidak nganggap ada KBRI-nya, ada Konjen-nya, nah ini perlu dikaji," pungkasnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya