Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menghentikan Operasi Zebra, Simpatik dan Patuh.
Selain tidak memberikan dampak signifikan terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) operasi tersebut dinilai hanya menghabiskan anggaran.
"Bahkan potensi menuai kecurigaan bahwa ketiga operasi yang rutin digelar setiap tahun itu hanya untuk mendulang rupiah dari denda tilang untuk meningkatkan target pendapatan negara bukan pajak (PBPB)," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan melalui siaran pers, Minggu (4/10).
Jika terus dilaksanakan, kata Edison, akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Polri. ITW menilai, operasi Zebra yang digelar sejak 30 Oktober 2018 hingga 3 November 2018 atau selama lima hari hasilnya tidak berbeda jauh dengan lima hari hasil Operasi Zebra 2017.
"Jumlah yang ditilang lima hari Operasi Zebra 2018 sebanyak 38.703 sedangkan periode 2017 sebanyak 44.574," ungkap Edison.
Begitu juga jumlah pelanggar yang ditindak dari sisi profesi, didominasi karyawan swasta yaitu sebanyak 21.565 dan periode 2017 sebanyak 27.657. Kemudian disusul pelajar dan mahasiswa serta sopir.
"Sedangkan jumlah pelanggar sesuai golongan SIM dirajai pengendara roda dua dengan SIM C sebanyak 9.709 dan periode 2017 sebanyak 21.611. Ironisnya, jumlah pelanggar yang ditindak, yang tidak memiliki SIM jauh meningkat dari 2017 sebanyak 9.922 menjadi 21.268 periode lima hari Operasi Zebra 2018," tutur Edison.
Atas data itu, ITW menilai Operasi Zebra, Patuh dan Simpatik seharusnya dievaluasi dan dihentikan.
"Untuk apa melakukan kegiatan bahkan dijadikan rutin setiap tahun tetapi tidak memberikan manfaat yang seimbang dengan anggaran maupun waktu yang digunakan maupun tujuan yang akan dicapai," tegasnya.
Pihaknya, lanjut Edison, menyarankan agar Polri meningkatkan kualitas program keamanan lalu lintas yang terkesan dilaksanakan seadanya seperti Polsanak, Patroli Keamanan Sekolah, Cara Aman Sekolah dan lain lain.
"Begitu juga program keselamatan yang seperti mati suri, di antaranya Police Goes to Campus, Taman Lalu Lintas maupun Global Road Safety Partnership Action," ujar Edison.
Seharusnya, tambah Edison, sosialisasi program keamanan dan keselamatan itu dilakukan Polri dengan melibatkan masyarakat secara langsung bukan menjadikan masyarakat hanya sebagai penonton.
"Apabila program itu secara langsung melibatkan elemen masyarakat dari mulai yang kecil hingga kelompok yang lebih besar, akan menimbulkan rasa memiliki masyarakat. Kemudian dapat memicu lahirnya kesadaran bersama bahwa tertib dan selamat berlalu lintas itu menjadi kebutuhan yang wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran sendiri," demikian Edison.
[lov]
