Berita

Chappy Hakim/Net

Politik

Mantan KSAU: Penerbangan Komersil Juga Menyangkut Pertahanan Negara

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 | 13:12 WIB | LAPORAN:

. Urgensi dibentuknya Mahkamah Penerbangan tidak bisa dianggap sepele. Dan tidak kalah penting juga, pemerintah harus membentuk Dewan Penerbangan.

Pasalnya, jatuhnya pesawat komersil juga berkaitan erat dengan masalah pertahanan negara.

Pengamat senior penerbangan, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Mahkamah Penerbangan harus segera dibentuk.


Sebab, bukan tidak mungkin jatuhnya pesawat berhubungan dengan pertahanan negara, sebagaimana peristiwa pembajakan pesawat di Amerika Serikat yang dikenal dengan tragedi 911.

"Masalah penerbangan bukanlah cuma masalah Menteri Perhubungan dan bukan cuma masalahnya maskapai penerbangan saja," tegas Chappy dalam diskusi bertajuk "Awan Hitam Penerbangan Kita" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11).

Bukan hanya itu, untuk memperkuat pertahanan negara, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini, pemerintah juga harus membentuk semacam Dewan Penerbangan di tingkat nasional.

Nantinya, tidak hanya mengawasi penerbangan sipil, kerja Dewan Penerbangan juga menyangkut penerbangan militer.

Adapun di dalam Dewan Penerbangan itu tidak hanya dari kalangan profesional, tapi juga harus diisi orang-orang dari kementerian terkait, dan militer itu sendiri.

"Jadi harus ada satu wadah," imbuh Chappy.

Lebih lanjut dia mengatakan, ide semacam ini sesungguhnya sudah muncul sejak tahun 1955 lalu. Ketika itu menurutnya, para pemangku kepentingan sudah melihat adanya potensi pengelolaan penerbangan sipil yang begitu serampangan alias amburadul.

Adapun bukti dari pengelolaan penerbangan yang amburadul itu katanya dapat dilihat dari Pangkalan Udara milik TNI AU Halim Perdanakusuma yang sebagian lahannya malah digunakan untuk penerbangan sipil komersil.

"Penerbangan komersial sipil komersial yang begitu amburadul. Di Jakarta ditumpahin ke Pangkalan Udara Halim. Tempat the national air defence system, the head national air defence system. Kita bisa bayangkan ya. Bagaimana kita mengelola ini ya perlu penyempurnaan-penyempurnaan dan itu harus di tingkat strategis di level pemerintahan pusat," pungkas Chappy. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya