SEJARAH konsepsi politik, mengajarkan kepada kita bahwa negara merupakan suatu titik di mana orang-orang meletakkan harapan dan cita-cita bersama. Pada titik inilah, orang-orang bersepakat untuk mengatur dan menata kehidupan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup.
Negara sebagai perwujudan kontrak sosial, adalah buah dari pengalaman panjang manusia mengarungi peradaban di mana di dalamnya terjadi benturan dan chaos.
Berangkat dari pengalaman tersebut, maka kehadiran negara sepatutnya menjadi solusi sistematis bagi problem yang di hadapi masyarakat penghuni negara, yang kemudian disebut rakyat.
Demikian pula halnya dengan pemerintah, selaku penyelenggara negara, amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya adalah memastikan bahwa negara sebagai sebuah solusi sistematis berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah, dalam hal ini, berkewajiban mencarikan jalan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang bermuara pada kesejahteraan rakyat dalam arti sesungguhnya. Bukan kesejahteraan segelintir orang yang merupakan bagian dari jejaring oligarki, atau kartel yang bermain-main dengan kekuasaan.
Dalam narasi politik Islam, pemerintah bertanggungjawab atas nasib rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan dipertanyakan atas kepemimpinannya, apakah dalam kekuasaannya negara membawa maslahat atau malah sebaliknya menjadi mudarat bagi rakyat.
Sebagaimana syari'ah, negara juga memiliki maqasid, memiliki tujuan. Dan tujuan dari sebuah negara adalah untuk mencapai maslahat. Untuk mencapai kebaikan bagi rakyat yang dipimpin. Artinya, ketika seorang penguasa atau sebuah pemerintahan dengan kekuasaannya memerintah negara dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, maka pemerintahan semacam itu bukanlah pemerintahan yang membawa negara kepada maslahat sebagai sebuah maqasid atau tujuan.
Menyikapi keadaan ini, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan penguasa agar menyadari bahwa apa yang dilakukannya dengan pemerintahan saat ini adalah keliru. Bahwa bahtera bernama Indonesia ini harus kembali diarahkan ke tujuan berbangsa dan bernegara.
Dalam sholat berjamaah, ketika imam lupa atau salah, maka makmum harus mengingatkan dengan kode subhanallah.
Hari ini, pemerintah merasa tidak ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Atas nama perubahan, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang wajib kita pertanyakan berpihak pada siapa.
Maka sebagai makmum, sebagai rakyat, kita harus mengingatkan kesalahan penguasa dengan kode kritik. Perubahan yang dimaksud perubahan ke arah mana? Perubahan untuk siapa?
Apakah ia perubahan yang membawa perbaikan atau pengrusakan? Apakah ia perubahan yang membawa maslahat atau mudarat?
Dan dalam narasi politik Islam, perubahan dikenal dengan kata islah. Ia memiliki akar kata yang sama dengan maslahat. Maka seharusnya suatu perubahan atau islah, membawa kita ke arah maslahat, ke arah perbaikan. Dan jika ada perubahan yang pada kenyataannya membawa mudarat, membawa kerusakan, maka ia bukanlah perubahan melainkan pengrusakan. Ia adalah mudarat yang diatasnamakan perubahan.
Di dalam al-Qur'an surah al- A'raf ayat 56 dikatakan "wala tufsidu fil ardi" "dan janganlah kalian melakukan fasad atau pengrusakan di muka bumi".
Seorang penguasa, atau sebuah pemerintahan seharusnya berlaku adil, sebab perilaku adil mendekatkan pada taqwa. Adil, sudah harus dimulai sejak dari pikiran, dari kata-kata. Sebab dusta pemimpin terhadap rakyatnya adalah penghianatan yang sangat menyakitkan.
Dari Ibnu Umar dikatakan sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya".
Kenyataan yang kita hadapi saat ini, seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah perjalanan politik di tahun mendatang. Bahwa jika kita menginginkan perubahan yang benar-benar perubahan dalam arti islah untuk mencapai maslahat, maka kita harus memastikan kriteria pemimpin sebagai sosok yang mampu adil sejak dari pikiran, mampu bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Hal ini sangat penting agar maqasid atau tujuan bernegara tercapai.
Saatnya kita luruskan kiblat berbangsa dan bernegara.
Mari kita pastikan dalam proses demokrasi di tahun 2019 mendatang untuk memilih pemimpin yang amanah dan dapat membawa maslahat bagi rakyat, bukan mudarat.
[***] Iwan Sumule Penulis adalah Caleg DPR RI Gerindra Dapil Jakarta Timur Nomor Urut 6.
