70 ribuan guru yang tergabung Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Selama dua hari berturut sejak Senin (29/10) lalu, perwakilan puluhan ribu guru itu berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, namun gagal bertemu langsung Presiden Jokowi. Mereka diterima pegawai Kantor Staf Presiden (KSP).
"Jadi memang masuk Istana hari kemarin Selasa (30/10). Kalau menerima cuma Kantor Staf Presiden, saya rasa standar saja. Artinya jawaban standar yang saya maksud bukan wewenang, bukan domain KSP untuk menjembatani ke presiden kan kayak gitu," ujar Ketua FHK2I, Titi Purwaningsih saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/11).
Titi melanjutkan, jika tuntutan mereka tak jua maka tak segan-segan akan menggugat ke Mahkamah Agung (MA).
"Ketika jalur hukum (MA) ini
kok belum ada sikap dari pemerintah dengan jelas di akhir tahun ini, berarti bulan Januari 2019 kami akan mengambil sikap politik dengan salah satu calon di mana yang mampu dan mengantarkan K2 jadi PNS itu yang akan kami dukung," tegas Titi.
Titi merasa selama ini pemerintah Jokowi belum menghargai pengabdian para guru dan tenaga honorer K2 bertahun-tahun. Buktinya hingga kini gaji yang diterima mereka per bulan berkisar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu. Dengan nilai gaji segitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi.
"Desember ini kita lihat ada nggak pemerintah serius. Jadi kami sekarang masih loyal pemerintah pada dasarnya dan kami tidak main-main gitu
loh," ucapnya, menekankan.
Setidaknya ada dua tuntutan dalam aksi FHK2I di depan Istana Negara yakni menolak konsep pengangkatan P3K dan mendesak pemerintah mengangkat semua K2 menjadi PNS.
[wid]
