Berita

Moeldoko/Net

Wawancara

WAWANCARA

Moeldoko: Presiden Sudah Maksimal Membina Hubungan Bilateral Dengan Arab Saudi

KAMIS, 01 NOVEMBER 2018 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kerajaan Arab Saudi mengeksekusi mati salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tuti Tursilawati pada Senin (29/10) lalu tanpa memberikan notifikasi terlebih dulu kepada pemerintah Indonesia. Perempuan berusia 33 tahun itu dihukum mati atas lantaran membunuh majikannya yang bernama Suud Malhaq Al Utibi pada 11 Mei 2010 di Kota Thaif Arab Saudi.

Pada 2011 proses peradilan Tuti dinyatakan inkrah alias berkekutan hukum tetap. Tuti divonis hukuman mati. Di masa pemerintahan Presiden Yudhoyono pemerintah sudah berupaya mengajukan pembelaan atas Tuti.

Saat ini di masa pemerin­tahan Jokowi, presiden asal Solo itu telah berupaya menyurati Raja Salman Bin Abdulaziz al-Saud pada 2016. Namun upaya lobi dan pembelaan pemerin­tah itu tak membuahkan hasil. Akhirnya Tuti dieksekusi pada Senin (29/10) lalu.


Lantas ke depannya langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk melindungi TKI? Berikut penjelasan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Ke depannya bagaimana pe­merintah melindungi TKI agar tidak terulang hal serupa?
Sebenarnya secara bilateral maupun hubungan yang lebih baik itu Pak Presiden sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun karena warga Indonesia begitu besar, ya terkadang ada sesuatu yang mesti termonitor dengan baik. Maka dari itu nanti Menteri Luar Negeri yang akan mengawasi bagaimana proses tersebut bisa berjalan.

Kalau sikap pemerintah terhadap Arab Saudi yang melakukan eksekusi mati TKI tanpa notifikasi kepada pihak perwakilan RI di Arab Saudi bagaimana itu?
Saya pikir nanti Menlu yang bisa menjelaskan secara teknis.

Memangnya pemerintah tidak mengirimkan nota protes atas kejadian ini?

Kalau soal ini nanti Menlu ya yang akan menjelaskannya.

Tren investasi asing ke Indonesia cenderung turun. Lantas bagaimana sikap pemerintah terkait hal ini?

Presiden itu selalu concern kok dengan investasi. Berbagai upaya sudah dilakukan pemer­intah untuk bisa menjaga in­vestasi. Di daerah juga sistem online single submisson sudah dilakukan dengan beragam cara dan semua regulasi dijaga. Lalu kami juga menjaga rasa aman, menjaga stabilitas politik, dan keamanan. Artinya pemerintah kerja keras kepada semua itu. Lalu efisiensi agar tidak terjadi biaya ekonomi yang bengkak dengan cara infrastruktur kami benahi dan listrik kami berikan akses. Hal tersebut bertujuan un­tuk bisa menaik investasi secara besar-besaran.

Dengan kondisi tersebut bagaimana situasi investasi di Indonesia?
Kebutuhan si masih tercukupi. Toh inflasi juga terjaga dengan baik. Cuman harga tertentu yang mengalami kenaikan. Beberapa waktu lalu Presiden ke pasar dan memang ada kenaikan. Misal di bahan dapur terigu naik sedikit. Akan tetapi semua stabil. Jadi pemerintah di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, ekspor ditingkatkan, dan investasi hara­pannya bisa terus mengalir.

Jangan-jangan saat ini ada keraguan dari luar negeri un­tuk investasi di Indonesia?

Kalau memang menurut mereka Indonesia kurang menjan­jikan sedangkan negara lain menjanjikan, ya pasti mereka pilih yang menjanjikan. Tapi kan kami terus perbaiki lagi. Misalnya air yang menjadi­kan mereka bisa balik lagi ke Indonesia. Selain itu memang sangat berpengaruh di dunia luar. Kemudian kemudahan di suatu negara untuk membuat capital out flow. Hal tersebut memang hukum awal kok.

Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan kampa­nye terselubung saat membebaskan tarif Tol Jembatan Surabaya-Madura....

Presiden itu kan bertindak selaku kepala pemerintahan.Tentu tugas pokoknya ialah menyejahterakan rakyat. Jadi jangan dilihat sepotong-potong artinya lihatnya harus utuh. Menurut saya kampunganlah itu. Intinya jangan melihat kepala negara sebagai calon presiden. Sebab tugas Presiden sampai dengan nanti waktunya, ya masih Presiden.

Maksudnya?

Tugas Presiden harus mend­engar apa maunya masyarakat bukan hal lain. Jika masyarakat maunya misalkan daerah Amau investasi namun sulit karena terdapat logistik yang mahal. Nah, setelah itu didengar oleh Presiden. Maka dari itu saat ini Tol Suramadu dilepas saja wong pemasukan kepada negara tidak terlalu signifikan. Namun signifi­kan untuk investasi pengemban­gan wilayah Madura itu sendiri. Kalau berpikirnya seperti itu baru melihat secara utuh. ***

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya