Berita

Jaya Suprana

Menuntut Keadilan Bagi Tenaga Kerja Indonesia

KAMIS, 01 NOVEMBER 2018 | 06:54 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TAK lama berselang setelah pembunuhan keji terhadap Jamal Kashoggi di Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki. Dan seminggu setelah Menlu Indonesia berjumpa dengan Menlu Arab Saudi menindak-lanjutkan pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Salman demi berupaya memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia yang mencari nafkah di Arab Saudi terberitakan bahwa warga Indonesia asal desa Cikeusik, Majalengka, Tuti Tursilawati telah dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi  tanpa pemberitahuan kepada KBRI di Riyadh mau pun KJRI Jeddah.

Protes

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melayangkan surat protes kepada Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati pekerja Tuti Tursilawati yang dilakukan pada Senin 29 Oktober 2018, di Kota Taif, Arab Saudi.


Pada hari Selasa 30 Oktober 2018,  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta ke kantor pusat Kemenlu untuk menyampaikan protes secara lisan langsung kepada Dubes Arab Saudi .  Selain itu, Menlu Retno juga sudah secara tertulis menyampaikan protes kepada Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubeir.

Membela Diri

Tuti Tursilawati  divonis mati oleh Pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya. Nisma Abdullah. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia yang mendampingi kasus itu sejak awal, menyatakan bahwa pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya. Selama bekerja di rumah majikan itu, menurut Nisma, Tuti kerap mendapat pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

Keadilan

Niscaya kita semua sangat prihatin dan berduka secara mendalam atas malapetaka hukuman mati yang ditimpakan secara tidak adil kepada Tuti Tursilawati akibat membela diri dari angkara murka perkosaan di Arab Saudi.

Namun memang apa boleh buat Arab Saudi memiliki kedaulatan hukum maka merasa berhak mandiri menafsirkan makna keadilan berdasar norma hukum mereka sendiri.

Penghormatan layak diberikan kepada Kemenlu dan Serikat Buruh Migran Indonesia yang sudah berupaya maksimal demi menyelamatkan Tuti Tursilawati dari hukuman mati.

Preventif-Promotif

Belum diketahui mengenai upaya apa yang telah dilakukan oleh  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) , Kementerian Ketenagakerjaan RI serta Kementerian Perempuan RI demi menuntut keadilan bagi Tuti Tursilawati dan para Tenaga Kerja Indoneia yang sedang antri terancam hukuman mati di Arab Saudi. ]

Pada hakikatnya layak disepakati bahwa upaya proaktif preventif dan promotif secara terpadu jauh lebih bermanfaat ketimbang upaya reaktif kuratif apalagi secara terpecah-belah yang dilakukan setelah  para tenaga kerja Indonesia sudah terlanjur dihukum mati.

Penulis adalah Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

UPDATE

Nicko Widjaja: Investasi ke TaniHub Bukan Kehendak Pribadi

Kamis, 04 Juni 2026 | 22:07

Bos BEI Minta Investor Tidak Panik saat IHSG Anjlok

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:57

Di Tengah Gejolak Global, Investor AS Tetap Lirik Peluang di Bali

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:56

Pimpinan Baru BGN Fokus Optimalkan MBG ke Daerah 3T

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:36

Istana Beri Sinyal Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:29

Kejagung: Dapur MBG Afiliasi Dadan Cs Tetap Jalan

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:22

Legislator PDIP Dorong Kejelasan Skala Prioritas Kurikulum Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:19

Sinergi Polda Sumsel, PTPN IV Optimalkan Sistem Pengamanan Aset Perkebunan

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:19

Kepala dan Dua Wakil BGN Baru Dilantik Senin Besok

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:17

Sesuai Survei, Kinerja Pertamina Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:13

Selengkapnya