Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku kaget mendengar ada seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Majalengka, bernama Tuty Tursilawati dieksekusi mati oleh Pemerintahan Arab Saudi, pada Senin (29/10) lalu.
Apalagi, eksekusi itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada pemerintah Indonesia.
"Saya kira pemerintah perlu membuat pernyataan apa yang terjadi dengan warga negara kita ini. Sebab eksekusi digelar tanpa notifikasi?" kata Fahri Hamzah kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (31/10).
Menurut dia, pemerintah Indonesia biasanya mendapat laporan terlebih dahulu dari Pemerintahan Arab Saudi, sebelum eksekusi dilakukan.
Laporan itu biasanya, diberikan secara rinci mulai dari perkara, pendekatan yang telah ditempuh, dan pendekatan kepada keluarga penuntut.
"Kalau dimaafkan keluarga, dalam kasus pembunuhan itu biasanya juga bisa dimanfaatkan oleh pengadilan. Nah, ini kita enggak dapat, tiba-tiba jadi (eksekusi mati)," katanya.
Karena itu, politisi dari PKS itu mendesak pemerintah perlu membuat pernyataan apa yang terjadi dengan warga negara Indonesia ini.
Atas eksekusi mati terhadap TKI asal Indonesia tersebut, Fahri yang juga menjabat sebagai ketua Timwas TKI DPR menyebut bahwa pemerintah dan DPR kecolongan.
"Mungkin terlalu banyak isu lain ini ya, kita lagi banyak sekali isu, akhirnya banyak yang tertinggal juga," kata Anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Pada Senin 29 Oktober 2018, pemerintah Arab Saudi, telah mengeksekusi mati TKI asal Majalengka, bernama Tuty Tursilawati.
Tuty bekerja sebagai perawat lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif, sejak 2009. Namun pada 2010 Tuti didakwa membunuh majikannya, Suud Malhaq al-Utibi.
[ian]
