Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu malam (31/10).
Hasil pertemuan itu menelurkan empat poin kesepakatan yang dibacakan langsung secara bergantian oleh Sekjen Muhammadiyah Abdul Mukti dan Sekjen PBNU, Helmy Faizal.
Adapun poin tersebut yakni pertama, Muhammadiyah dan NU berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan asas Pancasila sebagai sistem kenegaraan yang Islami.
Kedua, mendukung sistem demokrasi dan proses demokrasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan secara profesional, konstitusional, adil, jujur dan berkeadaban.
"Agar semua mendukung proses demokrasi yang subtantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila dan kebudayaan luhur Indonesia," ujar Sekjen NU Helmy Faizal.
Lalu ketiga, meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi dan kebudayaan serta bidang strategis lainnya.
Terakhir, Muhammadiyah dan NU mengimbau di tahun politik ini semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi dan kebersamaan di tengah perbedaan politik, kontestasi politik diharapkan berlangsung damai cerdas, dewasa serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara.
"Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama, kami percaya rakyat dan elite Indonesia makin cerdas, santun dan dewasa dalam berpolitik," tutup Sekjen Muhamamdiyah Abdul Mukti.
[lov]
