Berita

Lion Air/Net

Politik

LION AIR JATUH

Kenapa Menhub Tidak Berani Berikan Sanksi Lion Air?

RABU, 31 OKTOBER 2018 | 16:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Keputusan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membebastugaskan Direktur Teknik Lion Air terlalu cepat. Pasalnya, penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) belum mengeluarkan hasil penyelidikan.

Anggota Komisi V Fraksi Gerindra, Bambang Haryo menyebut sanksi juga diberikan kepada perusahaan secara keseluruhan jika temuan KNKT mengindikasikan ada kesalahan prosedur dalam aspek keselamatan penerbangan.

"Kenapa kok Menhub hanya memberhentikan direktur tekniknya? Kenapa dia nggak berani membuat suatu keputusan untuk melakukan sanksi kepada perusahaan secara keseluruhan?" tanya Bambang saat ditemui di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (31/10)


Menurut Bambang, maskapai Lion Air sudah diakui oleh pemiliknya sendiri bahwa perusahaannya menjadi maskapai terburuk. Anehnya, izin tetap diberikan oleh Kemenhub.

"Padahal pemiliknya sendiri sudah mengakui kalau itu jadi perusahaan penerbangan terburuk sewaktu konferensi pers di Amerika. Nah, harusnya itu yang ditindaklanjuti oleh Menhub," tegasnya.

Legislator asal Jawa Timur ini menyatakan, Kemenhub bisa mencabut izin dari perusahaan jika terbukti dalam temuan KNKT. Selain itu ditambah catatan operasional perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau mau perusahaan dikenakan sanksi silakan setelah hasil temuan KNKT, Kemenhub berwenang untuk itu," tandasnya. [lov]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya