Indonesia harus memberikan perhatian lebih pada budaya bahari Nusantara dalam mencapai cita-cita sebagai poros maritim dunia. Selanjutnya, budaya tersebut ditransformasikan pada sektor ekonomi nasional.
Begitu kata Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Universitas Trilogi, Muhammad Karim lewat keterangan tertulis, Selasa (30/10).
Atas alasan itu, Karim memuji gelaran Forum Our Ocean Conference (OOC) 2018 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Senin (29/10) hingga Selasa (30/10). Menurutnya, ajang itu strategis bagi Indonesia dalam memperkuat visi menuju kepemimpinan maritim dunia.
“Sebab, forum ini berbicara mengenai apa yang mau diunggulkan secara ekonomi dengan menjadi poros maritim dunia. Seperti halnya Nusantara dulu terkenal sebagai negeri kaya rempah-rempah," jelasnya.
Menurut Karim, dalam menuju poros maritim, masyarakat nelayan harus menjadi aspek yang diperhitungkan. Transformasi budaya melaut para nelayan dalam konteks ekonomi harus ditonjolkan.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) Ario Damar menilai kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sudah selaras dengan arah menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Setidaknya, hal tersebut nampak pada kebijakan perlindungan kepada nelayan, terutama menengah dan kecil. Sehingga dapat dikategorikan ada keberpihakan ke nelayan sebagai salah satu syarat poros maritim.
Ario menyebutkan, keberpihakan Susi Pudjiastuti misalnya amat kentara pada soal pemberantasan
illegal fishing. Itu menjadi terapi yang ampuh dan akhirnya menjaga kehidupan nelayan sebagai pondasi poros maritim.
"Fokusnya kepada industri perikanan. Tentunya hal tersebut harus terus dibarengi dengan kebijakan pengelolaan industri perikanan yang arahnya pada ekonomi biru, yakni memperbaiki dan memanfaatkan laut ke dalam perspektif lebih efisien, penuh inovasi teknologi dan zero waste," kata Ario.
Forum OOC 2018 dihadiri oleh 8 kepala negara dan lebih dari 1.900 perwakilan dari 70 negara, 30 pejabat setingkat Menteri, 38 organisasi internasional, 290 NGO dan sektor privat.
Ada enam isu yang dibahas pada OOC 2018 yakni, pengelolaan perikanan berkelanjutan, polusi laut, kawasan konservasi laut, keamanan laut, perubahan iklim dan ekonomi biru.
[ian]
