Berita

Wiranto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Wiranto: Politik Di Negeri Ini Sudah Benar, Saya Pernah Alami 4 Pemerintahan

SELASA, 30 OKTOBER 2018 | 10:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Mencermati kondisi sosial-politik yang memanas bela­kangan ini, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Berikut ini penjelasan Wiranto terkait inpres tersebut.

Apakah yang melandasi in­pres rencana aksi bela negara tersebut?
Kami hanya ingin mendorong persatuan nasional. Karena per­satuan itu merupakan syarat mutlak untuk bela negara. Prinsip ini tidak dapat ditawar untuk seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat tidak mungkin bisa membela negara jika tidak ber­satu.

Apakah inpres itu juga terbit lantaran adanya ancaman gese­kan antar elemen masyarakat pasca kasus pembakaran ben­dera tauhid di Garut?

Apakah inpres itu juga terbit lantaran adanya ancaman gese­kan antar elemen masyarakat pasca kasus pembakaran ben­dera tauhid di Garut?
Intinya bahwa tanpa persatuan kita tidak bisa membela negeri ini. Maka sebenarnya kita dalam rapat ini mencari kiat-kiat itu, bahwa pembela negara ini tidak hanya dilaksanakan oleh satu atau dua orang, atau pemerintah sendiri, tapi juga oleh seluruh bangsa Indonesia.

Situasi nasional, utamanya sosial politik saat ini sebe­narnya seperti apa?
Politik di negeri ini sudah berada dalam jalan yang benar. Saya itu saksi yang pernah mengalami empat pemerintahan di dalam kabinet dan juga sebagai pelaku bagaimana perilaku pe­merintahan itu dalam melestari­kan pembangunan nasional.

Konkretnya seperti apa, karena saat ini banyak juga masyarakat yang mengeluhkan adanya ketidakadilan sosial?
Saya menjamin pemerintahan Pak Jokowi-JK sudah on the right track, karena program-program pembangunannya su­dah berpihak ke rakyat, sudah mengarah pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukti bahwa pemerintah sudah on the right track apa?
Sebut saja program pembangunan dari pinggiran yang sekarang ini dilakukan, itu me­mutuskannya dengan keberanian untuk melakukan sesuatu yang sulit, mahal, dan tidak populis, tapi harus dilakukan. Kalau terlambat membangun dari ping­giran maka keadilan sosial bagi rakyat Indonesia tidak akan ter­capai. Tapi dengan membangun dari pinggiran sekarang, dengan adanya pembangunan yang telah berjalan baik keamanannya, pembangunan di segala bidang, prestasi yang telah dicapai.

Bagaimana dengan penilaian asing?
Saat ini Indonesia telah mendapat pengajuan atas capaian yang sangat baik dari dunia internasional. Indonesia ternyata merupakan negara yang nilai kepercayaan masyarakat ke­pada pemerintahnya merupakan nomor satu di dunia. Indonesia juga tercatat menjadi negara teraman nomor sembilan di dunia dan negara dengan tujuan investasi dari seluruh dunia.

Tapi di mata oposisi, pe­merintahan Jokowi-JK masih banyak kelemahannya?
Saya tegaskan, ancaman saat ini bisa datang darimana sa­ja, termasuk dari orang-orang yang gila kekuasaan. Orang atau kelompok tersebut melakukan­nya dengan cara mengganggu stabilitas nasional dan ketentera­man bangsa.

Maksud Anda seperti anca­man prinsip khilafah yang digaungkan HTI begitu?
Saya dengar bahwa ada kehendak untuk mengganti Pancasila dan NKRI dengan khila­fah. anti kita mau mati gimana kalau kita tidak mempertah­ankan NKRI sebagai suatu aset nasional, suatu tumpuan anak cucu kita lahir berkembang hidup dan mati. Jangan sampai kita terkecoh dengan satu iming-iming atau tawar-tawaran yang tidak mungkin dilaksanakan.

Adakah arahan presiden atas kondisi politik saat ini?
Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang diarahkan untuk membimbing masyarakat agar dapat melaksanakan bela negara dengan baik. Outcome-nya yaitu setelah dilatih maka warga negara itu akan merasa memiliki dan mencintai negeri ini.

Maksudnya bagaimana?
Jadi kalau yang dikibarkan bu­kan bendera merah putih, maka langsung ambil, jangan dibakar nanti jadi masalah. mbil, sim­pan agar tidak bikin heboh. Kemudian yang menolak Pancasila itu kita anggap menjadi lawan kita, bukan warga negara Indonesia. Karena kalau tidak suka Pancasila maka pergi dari Indonesia, banyak tempat ko­song di kutub utara, kutub se­latan, di sana bisa mendirikan paham baru tapi jangan bikin di Indonesia. ***

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya