Berita

Unjuk rasa NAKO/Net

Hukum

KPK Didesak Usut Kasus Korupsi Korporasi DGI

SABTU, 27 OKTOBER 2018 | 08:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut tuntas kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) yang sudah berganti nama jadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Korporasi yang telah berstatus terdakwa tersebut diduga terlibat korupsi dalam enam proyek berbeda.

Di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat kemarin (26/10), massa dari Nusantara Anti Korupsi (NAKO) menggelar unjuk rasa meminta KPK serius mengungkap kasus korupsi DGI/NKE.


"Adapun perbuatan yang diduga mengakibatkan negara merugi sebesar Rp 25 miliar itu proyeknya digarab oleh Sandiaga Uno saat masih menjabat komisaris di PT DGI," kata koordinator aksi NAKO, Dilan dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/10).

DGI sudah didakwa memperkaya korporasi melalui proyek pemerintah. Dan saat proyek-proyek DGI dikerjakan, calon wakil presiden itu ada di dalam perusahaan.

"Jadi untuk apa lagi KPK berdiam diri, seharusnya Sandiaga ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut karena dugaan kami ada saling keterkaitan," tegas Dilan.

Sandiaga Uno diketahui sudah beberapa kali diperiksa terkait kasus ini. Namun sejak awal ditegaskannya, dia tidak punya saham di perusahaan tersebut, apalagi ikut mengurus proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI.

Menurut Sandi, keterlibatannya dalam PT DGI bermula dari undangan dewan komisaris agar dia bersedia memberi masukan dan pandangan seputar ekonomi dan tren pasar modal. Jadi, bukan sebagai komisaris dan ikut mengurus proyek. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya