Berita

Unjuk rasa NAKO/Net

Hukum

KPK Didesak Usut Kasus Korupsi Korporasi DGI

SABTU, 27 OKTOBER 2018 | 08:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut tuntas kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) yang sudah berganti nama jadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Korporasi yang telah berstatus terdakwa tersebut diduga terlibat korupsi dalam enam proyek berbeda.

Di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat kemarin (26/10), massa dari Nusantara Anti Korupsi (NAKO) menggelar unjuk rasa meminta KPK serius mengungkap kasus korupsi DGI/NKE.


"Adapun perbuatan yang diduga mengakibatkan negara merugi sebesar Rp 25 miliar itu proyeknya digarab oleh Sandiaga Uno saat masih menjabat komisaris di PT DGI," kata koordinator aksi NAKO, Dilan dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/10).

DGI sudah didakwa memperkaya korporasi melalui proyek pemerintah. Dan saat proyek-proyek DGI dikerjakan, calon wakil presiden itu ada di dalam perusahaan.

"Jadi untuk apa lagi KPK berdiam diri, seharusnya Sandiaga ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut karena dugaan kami ada saling keterkaitan," tegas Dilan.

Sandiaga Uno diketahui sudah beberapa kali diperiksa terkait kasus ini. Namun sejak awal ditegaskannya, dia tidak punya saham di perusahaan tersebut, apalagi ikut mengurus proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI.

Menurut Sandi, keterlibatannya dalam PT DGI bermula dari undangan dewan komisaris agar dia bersedia memberi masukan dan pandangan seputar ekonomi dan tren pasar modal. Jadi, bukan sebagai komisaris dan ikut mengurus proyek. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya