Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap berusia empat tahun pada 20 Oktober kemarin.
Berbagai rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah telah tercapai. Salah satunya menurunkan angka kemiskinan.
Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang, turun 630 ribu dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta. Prosentase kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017.
Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bantuan sosial (bansos) yang meningkat sampai 87,6 persen dan diberikan tepat waktu.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, pemerintah bertekad untuk terus menekan angka kemiskinan. Sebagaimana telah disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan DPR/MPR Agustus lalu.
"Presiden menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk atau stunting. Kedua program ini menjadi salah satu dari lima poin utama pembangunan manusia pada tahun 2019," papar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/10).
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan tidak lepas dari strategi berkesinambungan. Pada tahun pertama pemerintahan, Presiden Jokowi telah meletakkan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial. Dan pada tahun keempat, pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019.
Berbagai strategi penurunan angka kemiskinan disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Tahun 2018 misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 92,4 juta jiwa, sedangkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta jiwa. Pada tahun 2019 nanti, angka penerima JKN bertambah menjadi 96,8 juta jiwa dan indeks bantuan sosial KPM PKH meningkat hingga 100 persen sesuai dengan kondisionalitas keluarga," jelas Agus.
Upaya Kemensos menekan angka kemiskinan juga diwujudkan dengan memberikan perlindungan sosial bagi para korban bencana.
"Pada masa darurat bencana ini, Kemensos memastikan seluruh korban terdampak bencana alam seperti di Provinsi NTB dan Sulteng memperoleh bantuan kebutuhan dasar dan layanan psikososial," kata Agus.
Kemensos juga memberikan perhatian dan perlindungan kepada komunitas adat terpencil dan kelompok rentan dengan program pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
"Dengan berbagai strategi program perlindungan sosial tersebut, diharapkan target presiden bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi dari 9,82 persen menjadi 8,5 sampai 9,5 persen akan tercapai," tutup Agus.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menambahkan, terdapat lima tujuan PKH yaitu meningkatkan akses layanan sosial dasar, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM PKH.
Untuk mewujudkannya, Kemensos bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berinovasi dalam penyaluran PKH dari sistem tunai menjadi non tunai dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu tersebut merupakan media penyaluran bansos dan subsidi pemerintah dengan menggunakan kartu debet yang dikeluarkan Himbara.
"Kartu ini dapat merekam data penerima, berfungsi tabungan dan memiliki dompet (e-wallet) untuk belanja dari alokasi kuota barang. Sistem kartu debet yang memadukan e-wallet dan tabungan merupakan karya inovatif, pertama kali digunakan di antara negara-negara yang melaksanakan Conditional Cash Transfer. KKS juga sudah mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual," demikian Harry.
[nes]
