Berita

Foto/Net

Hukum

KPK, Segera Tangkap Mafia Impor Pangan!

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 00:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bertindak cepat membongkar dugaan korupsi impor pangan yang dilaporkan ekonom senior DR Rizal Ramli.

"Sudah banyak yang melapor ke KPK tapi hingga kini tidak digubris. RR adalah seorang ekonom, pasti memiliki data lengkap tentang dugaan korupsi impor pangan. KPK tidak bisa mengelak lagi. KPK harus segera membongkar dan menangkap para mafia impor pangan," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada redaksi, Selasa malam (23/10).

Kebijakan impor pangan, kata dia, menyengsarakan para petani dan petambak garam. Mereka berharap akan mendapatkan harga bagus tetapi karena ada impor terpaksa harus gigit jari.


"Kerugian karena adanya impor pangan sangat besar sekali. Bisa dibayangkan dari 2 juta ton beras dan 3,7 juta garam, berapa keuntungan yang bisa dikumpulkan oleh para mafia impor. Pasti sangat besar," katanya.

Sya'roni yakin Rizal menyerahkan data-data penting saat membuat pengaduan ke KPK kemarin. Saat ini tinggal menunggu gerak KPK, berani tidak menggulung sindikat importir.

"Ini urusan perut rakyat, KPK harus menjadikannya priorotas. Siapapun yang terlibat harus ditangkap, tidak peduli menteri atau orang dekat presiden. Demi supremasi hukum, siapapun yang terlibat korupsi impor pangan harus dihukum seberat-beratnya," pinta Sya'roni.[dem]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya