Fadli Zon: Divestasi Freeport Kebohongan Publik

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai telah melakukan kebohongan publik dengan membangun opini seolah-olah berhasil mengambil alih (divestasi) 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menekankan, selama ini ternyata pemerintah sama sekali belum melakukan pembayaran divestasi saham PTFI.

"Waktu itu juga, waktu awal-awal ada berita tentang sudah ada 51 persen saya termasuk yang men-tweet mengatakan ya kita lihatlah apakah sudah direalisasi. Janganlah baru sekedar understanding, MoU, baru head of agreement dan lain sebagainya tapi realisasinya itu tidak seperti yang diklaim bahwa telah terjadi transaksi yang membuat kita menjadi mayoritas," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

Dengan fakta ini, menurut Fadli, Presiden Jokowi tidak seperti pernyataannya sendiri dalam acara puncak peringatan HUT ke-54 Partai Golkar agar menghentikan politik kebohongan.

"Saya kira kalau memang terbukti bahwa itu belum ada transaksi yang real, jelas sebuah kebohongan, kebohongan publik ya, dan saya kira ini kebohongan yang terpimpin oleh struktur yang tertinggi," tegas Fadli.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (17/10) lalu, Direktur Utama PT. Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin meyakinkan proses akuisisi PTFI tinggal selangkah lagi setelah penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA) pada 27 September lalu. Induk holding BUMN Tambang tersebut tinggal melakukan pembayaran untuk bisa menguasai 51 persen saham Freeport yang ditargetkan lunas akhir tahun 2018.[wid]