Proyek Infrastruktur Harus Sesuai Kebutuhan Rakyat, Bukan Pencitraan

Pembangunan infrastruktur harus berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain menghemat anggaran, pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan akan langsung berdampak positif ke rakyat.

Begitu kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/10).

Pembangunan proyek infrastruktur, sambungnya, harus diawali dengan study kelayakan yang konfrehensif. Artinya, proyek itu tidak secara instan muncul hanya didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu saja.

“Jadi tidak ujug-ujug sesuai keinginan (pemimpin),” ujarnya.

Edison berharap sebelum Pilpres 2019 selesai, ada sebuah audit komprehensif terhadap proyek-proyek infratruktur yang sedang maun yang telah selesai dikerjakan pemerintah. Jika kemudian ditemukan indikasi atau bukti yang cukup bahwa ada kerugian negara, maka pemerintah harus diproses secara hukum.

“Pemerintah yang baru harus memfasilitasi proses penegakan hukum tersebut,” tuturnya.

“Langkah itu perlu untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang sedang berkuasa agar tidak melakukan pembangunan hanya berdasarkan keinginannya yang dijadikan sebagai pencitraan,” lanjut Edison.

Hasil audit komprehensif itu, sambung dia, bisa menjawab keraguan-keraguan publik. Salah satunya mengenai dugaan adanya praktik penyelewengan kebijakan atas proyek, seperti kereta api cepat Jakarta -Bandung.

“Kemudian penilaian biaya yang terlalu tinggi seperti LRT yang dipatok sebesar 40 juta dolar AS/ per kilometer. Padahal harga indeks tertinggi dunia hanya 8 juta dolar AS/ per kilometer,” tukasnya.[ian]