Tidak Mengagetkan Meikarta Bermasalah Hukum

. Terungkapnya transaksi suap menyuap terkait perizinan proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengagetkan. Sejak awal sangat jelas proyek garapan Lippo Grup di sebelah timur Jakarta itu tidak mengantongi perizinan yang cukup.

Syafti 'Ucok' Hidayat salah seorang yang tidak kaget. Ketua Majelis Jaringan ProDem ini menyatakan sejak awal ProDem menolak dan menganggap Meikarta proyek gagal.

ProDem turut menyesalkan sikap dan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan sebagai perwakilan pemerintah yang menjamin bahwa Meikarta memiliki legalitas. Padahal saat itu jelas sekali proyek ini tidak memenuhi perizinan yang cukup terkait izin luas lahan yang bisa dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Dan kini terbukti proyek ini gagal total dan bermasalah secara hukum," kata Syafti melalui pesan elektronik, Jumat (19/10).

Syafti mengungkap dari kajian ProDem sebagaimana dilaporkan advokat Senator ProDem Effendi Saman, setidaknya ada kurang lebih 100 ribu konsumen terancam tidak bisa menerima kembali dana yang diinvestasikan di proyek Meikarta. Di saat bersamaan muncul anggapan penjualan unit apartemen di Meikarta seharga Rp 125 juta tidak wajar.

Syafti pun menugaskan tim hukum ProDem untuk mengambil langkah-langkah hukum. Pertama membuka posko pengaduan konsumen proyek Meikarta di Sekretariat ProDem di Jalan Veteran I No. 33, Gambir, Jakarta Pusat. Meminta KPK untuk memeriksa CEO Lippo Group James Riady.

Kemudian mendesak BPK agar segera mengaudit Lippo Group dalam proyek Meikarta. Meminta Imigrasi mencegah James Riady untuk tidak bepergian keluar negeri agar KPK bisa menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk skandal Meikarta.

"Terakhir, menyiapkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Lippo Group melalui Pengadilan Negeri setempat untuk korban konsumen Meikarta," tukas Syafti yang pernah melakukan taubat nasuha di depan Istana Negara karena menyesal telah mendukung Jokowi di Pilpres lalu.[dem]