Berita

Salam satu jari Luhut-Sri Mulyani/Net

Politik

Salam Satu Jari Luhut Dan Sri Mulyani Resmi Dilaporkan Ke Bawaslu

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 | 13:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Advokat Nusantara melaporkan Menko Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani ke Bawaslu, Kamis siang (18/10).

Luhut dan Sri Mulyani diperkarakan ke Bawaslu karena dua pembantu Presiden Joko Widodo itu diduga melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Luhut dan Sri Mulyani mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).


Kuasa hukum pelapor Advokat Nusantara, M. Taufiqurrahman mengatakan, laporan ini dilayangkan untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat.

"Sebagai pejabat negara, harusnya mereka netral, bisa memberi contoh. Satu lagi, kan ada larangan menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye," ujar Taufiq saat dihubungi redaksi sesaat lalu.

Luhut dan Sri Mulyani diduga melanggar Pasal 282 dan 283 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurutnya, aksi salam satu jari Luhut dan Sri Mulyani seolah-olah menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.

"Tapi itu nanti kita percayakan ke Bawaslu saja. Itu hak Bawaslu, kami hanya menyampaikan hak konstitusional saja," terang Taufiq.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres dan cawapres. Nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya