Berita

Budi Waseso/Net

Wawancara

WAWANCARA

Budi Waseso: Jangan Ada Yang Tersinggung, Yang di Video Itu Bukan Anggota Pramuka

RABU, 17 OKTOBER 2018 | 08:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Video viral berdurasi 20 detik memperlihatkan sejumlah siswa berseragam Pramuka diajak meyerukan yel-yel 2019 ganti presiden.

Diawal video, seorang lelaki da­lam video tersebut mengangkat satu tangan kanannya dan me­nyerukan takbir, lalu diikuti oleh para siswa. Setelah itu lelaki itu berseru, 2019. Sontak para siswa menjawabnya 'ganti presiden' dengan mengangkat tangan ka­nan mereka. Tidak cukup sekali, lelaki itu pun mengulanginya dengan menyebutkan 2019 dan dijawab oleh para siswa 'ganti presiden'.
Sontak video itu mamantik protes tak hanya dari kalangan internal Pramuka, tapi juga masyarakat. Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur, Saifullah Yusuf misalnya menilai video tersebut mengeksploitasi gera­kan pramuka untuk dijadikan objek politik.

Menggiring gerakan Pramuka berpolitik, menurut Gus Ipul, tidak tepat, karena melanggar marwah Pramuka yang sejak awal diamanatkan undang-un­dang sebagai gerakan untuk membentuk karakter manusia. "Untuk itu kita sudah mem­inta Kwartir Nasional Pramuka menelusuri dan melacak di mana video tersebut diambil," katanya. Lantas bagaimana tang­gapan dari Budi Waseso yang baru beberapa bulan menempati kursi Ketua Kwarnas Pramuka menanggapi hal ini? Berikut penjelasannya.

Menggiring gerakan Pramuka berpolitik, menurut Gus Ipul, tidak tepat, karena melanggar marwah Pramuka yang sejak awal diamanatkan undang-un­dang sebagai gerakan untuk membentuk karakter manusia. "Untuk itu kita sudah mem­inta Kwartir Nasional Pramuka menelusuri dan melacak di mana video tersebut diambil," katanya. Lantas bagaimana tang­gapan dari Budi Waseso yang baru beberapa bulan menempati kursi Ketua Kwarnas Pramuka menanggapi hal ini? Berikut penjelasannya.

Setelah video yel-yel pramuka mendukung gerakan 2019 ganti presiden banyak kalan­gan menilai Pramuka ikut berpolitik. Apa benar dugaan itu?
Pramuka itu tidak berpolitik dan Pramuka bukan kekuatan politik atau partai. Saya perlu mendalami dan memahami atau mengetahui secara mendalam tentang kegiatan yang tengah viral. Karena saya dari awal tidak yakin kalau ini dilakukan oleh Pramuka.

Jadi Anda meyakini jajaran Kwarda Pramuka di daerah tak akan ikut-ikutan berpoli­tik?
Ya itu, sebab kami sudah komitmen bahwa Pramuka bukan seperti itu (alat politik). Selama ini juga kami tidak melaku­kan hal itu (politik). Alhasil dari pendalaman saya dengan tim dari kwarda, kwarnas, dan wilayah maka kami berkesim­pulan ternyata mereka (anak-anak) memang bukan anggota Pramuka. Supaya paham jangan sampai nanti Pramuka diseret-seret soal kepentingan yang sebenarnya bukan Pramuka. Saya tidak ingin Pramuka diced­erai dengan sekelompok orang yang seolah mereka itu adalah Pramuka.

Tapi di video juga ramai orang dewasa berseragam Pramuka meneriakkan 2019 ganti presiden. Bagaimana itu?
Tim kami yang terjun ke lapangan menemukan dalam kegiatan tersebut tidak ada orang dewasa yang berseragam Pramuka. Karena setiap ada kegiatan Pramuka pasti ada tim pembinanya yang berusia de­wasa, termasuk kelompok anak-anak, siaga, atau penggalang sekalipun. Nah, ternyata dari hasil penelitian kami melalui in­ternet bahwa tidak ada pembina Pramuka. Kedua, di sekelompok anak-anak atau orang yang menggunakan pakaian seragam yang mirip seragam Pramuka itu tidak ada tanda-tanda kemahiran khusus, maupun kemahiran umum yang lebih dasar.

Selain itu?
Tidak ada tanda tanda pangkat kwarda dan kwarcab. Selain itu nomor gugusan depan juga tidak ada dan tidak digunakan. Kemudian juga tidak pakai tutup kepala sebagaimana mestinya. Kalau hal tersebut kegiatan Pramuka kenapa tidak ada logo boy scout. Maka jika kami meli­hat dari keseluruhannya mereka memang bukan Pramuka hanya seragamnya yang digunakan mirip seragam Pramuka.

Apakah Anda akan berhenti dengan hasil penyelidikan in­ternal dan menyerahkan kasus ini ke kepolisian?
Terpenting bagi saya itu men­jelaskan bukan Pramuka. Karena jangan sampai Pramuka diced­erai dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Terpenting bagi saya soal kelanjutan apakah itu punya nilai-nilai pelanggaran hukum, ya saya serahkan ke­pada kepolisian. Apakah nanti pihak Pramuka keberatan dan melaporkan itu sebagai penced­eraan organisasi, atau Pramuka sendiri secara nasional, ya nanti kami lihat selanjutnya. Akan tetapi kalau selama ini tidak mengatasnamakan Pramuka, kenapa kita harus melihat secara hukum?

Kita harus bangga sebagai Pramuka dan kita itu meme­gang sumpah dan janji. Jangan sampai teman-teman Pramuka di seluruh Indonesia marah jika saya tidak segera mengambil langkah. Saya rasa jangan ada yang tersinggung karena bukan anggota Pramuka yang ada di video tersebut.

Apa klarifikasi dari kwar­cab ke Anda sehingga mereka yakin di video tersebut bukan anggota Pramuka?
Saya katakan tidak perlu mempersoalkan itu. Kalau bu­kan Pramuka kenapa juga saya persoalkan, toh cuman seragam mirip pramuka. Artinya biarkan saja kasus itu yang penting bukan anggota Pramuka. Kalau mereka mengatasnamakan Pramuka baru saya melakukan langkah-langkah tindakan kemudian proses hukum.

Apa imbaun Anda ke akar rumput Pramuka?
Saya sudah sampaikan secara tertulis kepada teman-teman Pramuka keseluruhan.

Jika itu benar-benar dilaku­kan anggota Pramuka apakah ada sanksi internal?
Ya kami lihat sanksi dan aturan yang ada di Pramuka. Itu pun kalau ada namun hingga saat ini kan tidak ada.

Tapi di video viralnya ber­seragam Pramuka. Bagaimana itu?
Oh tidak, itu sudah jelas buk­tinya bukan anggota Pramuka. Jadi tidak perlu dipersoalkan.

Imbauan Anda kepada selu­ruh anggota Pramuka seperti apa?
Imbauan saya Pramuka tidak boleh terlibat dalam kegiatan itu (politik). Sudah saya jelaskan sampai wilayah kecil (Pramuka). Kalau kasus yang tengah ramai ini bukan anggota Pramuka jadi tidak perlu saya persoalkan lagi. Akan tetapi sebagai aturan kenapa anak-anak di bawah umur (yang terlibat di video) nanti Bawaslu dan KPU yang urus. Ataupun mungkin ada kaitannya dengan Pilpres sebagaimana yang saya tidak ketahui nanti urusannya dengan Bawaslu dan KPU. Mungkin juga nanti lembaga-lembaga lain yang punya wewenang atau membi­dangi masalah seperti itu, ya saya serahkan saja ke mereka. Kalau saya bertugas sesuai dengan ke­wenangan saya saja. ***

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16

7 Cara Mencegah ISPA saat Musim Kemarau

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10

ITDC Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi PPK Mandalika ke KPK

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07

Nadiem Apresiasi Mahasiswa yang Turun ke Jalan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04

Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01

Kemenkeu Belum Berminat Miliki Saham BEI

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59

Tiga Pejabat Bea Cukai Segera Diadili Gegara Terima Suap dan Gratifikasi Rp71 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53

Update Harga iPhone Terbaru di Indonesia 22 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49

Kuasa Hukum Sulaiman Minta Komnas HAM Awasi Dugaan Kriminalisasi

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45

Joko Anwar Umumkan Pengabdi Setan 3 Akan Tayang 2027

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32

Selengkapnya