Ideologi Pancasila terbukti ampuh menjaga NKRI. Sejak bangsa Indonesia merdeka 73 tahun lalu, Pancasila mampu menghalau berbagai ancaman dan gangguan yang ini memecah belah NKRI.
Pun begitu menjelang Pemilihan Presiden (Pilres) 2019, bila bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila, dinamika yang terjadi akhir-akhir ini sudah sangat gaduh pasti tidak akan mampu menggoyangkan persatuan dan kesatuan Indonesia.
"Ideologi Pancasila telah diuji sepanjang bangsa kita lahir. Kalau sekarang di masa gaduh politik, ada pihak tertentu yang ingin memecah NKRI, maka hanya bangsa kita yang bisa menyelesaikan tidak bisa dibantu bangsa lain," ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri di Jakarta.
Caranya, lanjut Syaiful, dengan berdikari dalam politik, mementingkan kepentingan nasional, bukan kepentingan ormas maupun politik. Untuk mewujudkan perdamaian kembali dan cita-cita luhur bangsa yang adil dan makmur, tidak ada pilihan lain kecuali kembali memperkuat Pancasila yang ditopang oleh agama-agama yang ada di Indonesia, dan ormas keagamaan, yang bisa menjadi tali perekat bangsa Indonesia.
Menurutnya, bila fungsi ini berjalan dengan baik, sejatinya akan jadi pagar NKRI. Ditambah dengan soliditas TNI/Polri sebagai penopang utama.
TNI/Polri harus berkeadilan dalam menghadapi ancaman dan provokasi yang mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. Tapi itu juga tidak akan berarti, bila tidak didukung garda terdepan lainnya yaitu ormas keagamaan. Kolaborasi itu bisa menjadi ‘wasit’ di setiap pergelaran demokrasi seperti sekarang.
Ia yakin Indonesia bisa keluar dari isu-isu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Menurutnya, ujian memecah kesatuan, sejak awal Indonesia merdeka sudah terjadi. Pada zaman presiden pertama Ir. Soekarno sudah terjadi. Begitu juga saat masa awal Presiden Soeharto juga terjadi, bahkan hingga saat ini.
Upaya memecah belah persatuan dan kesatuan itu justru dilakukan oleh bangsa Indonesia Indonesia sendiri, bukan bangsa asing.
Hal ini, menurut dia, tidak lepas dari keberadaan media baik media konvensional maupun media sosial (medsos). Menurutnya, media yang baik harus bisa memberikan informasi yang baik dan mencerahkan masyarakat. Pun masyarakat juga harus pandai memaknai informasi dengan mengedepankan kata hati dan jiwa, lalu menyaringnya sebelum menyebarkan informasi tersebut.
Di 2019, lanjut Syaiful, bangsa Indonesia akan menghadapi Pemilu bersamaan antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sehingga bisa dibayangkan begitu banyaknya keterlibatan setiap warga negara untuk menyukseskan dirinya sendiri, partainya, atau capresnya. Kesibukan itu sudah mulai terlihat dengan medsos begitu bebas, yang dimiliki setiap orang dengan berbagai macam pendapat yang sensitif, atau juga yang obyektif memandang keadaan politik dari jelang masa kampanye hingga April 2019.
Sejauh ini, ketegangan ini tidak berakhir, tapi semakin memuncak, diikuti pula oleh isu penyebaran informasi yang tidak benar ataupun pendapat pakar yang pada akhirnya menjadi pegangan buat setiap orang.
Ironisnya, kegaduhan jelang Pilpres ini terjadi bersamaan dengan musibah gempa bumi, tsunami, banjir yang terjadi di Lombok, Palu, Donggala, dan Sigi. Yang mengakibatkan penderitaan rakyat terdampak bencana tersebut.
Penanganan dampak gempa inilah yang seharusnya mendapat perhatian semua pihak dengan bersatu membantu meringatkan penderitaan para korban. Namun yang terjadi justru banyak pihak yang menjadikan bencana itu sebagai komoditi politik, bahkan hoax.
Sebagai bangsa yang santun, harap Syaiful, bangsa Indonesia harus memaknai lebih jauh peristiwa tersebut dengan mengoreksi diri agar keadaan ini tidak berlanjutan.
[wid]
