Demokrasi di Indonesia tidak selayaknya dipenuhi dengan isu-isu dan kampanye negatif berbau busuk.
Ketua Pengurus Kolektif Nasional Relawan Angkatan Pembaharuan Indonesia (PKN RAPI) Syah Abduh El’Wahid menuturkan, sekarang ini kian banyak partai politik maupun caleg-caleg melakukan kampanye dengan mempergunakan isu-isu negatif.
Kampanye seperti itu justru sangat merusak demokrasi dan membuat hubungan sosial retak.
"Kampanye hitam mulai merebak saat ini, khususnya ketika elit-elit politik negeri ini bicara tentang boleh atau tidaknya melakukan kampanye negatif bagi lawan politik. Kita menolak kampanye negatif," tutur Wahid dalam siaran persnya, Rabu (17/10).
Dia menegaskan, dalam Rapat Harian Pengurus Kolektif Nasional (PKN) RAPI bersama Dewan Pengarah RAPI tegas menolak berkembangnya wacana kampanye negatif.
Kampanye adalah alat atau cara mendapatkan dukungan dari masyarakat, yang bisa dilakukan dalam bentuk rapat-rapat umum, brosur, spanduk, fliyer dan lain sebagainya.
“Bagaimana jika hal itu dilihat atau didengar oleh anak-anak kecil? Tak terbayang rusaknya generasi-generasi muda penerus bangsa ke depan yang akan memimpin negara ini. Kampanye negatif walaupun isinya benar, bukanlah hal pokok dalam kampanye. Ini bukan persolan benar salah, tapi ini persoalan baik buruk. Kita berbangsa dan bernegara ini untuk membangun sebuah peradaban yang luhur untuk umat manusia," tuturnya.
Wahid menekankan, proses Pemilu dalam konteks berbangsa dan bernegara bukan sekedar meraih kekuasaan saja. "Kita mau dikenang sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang adi luhung seperti yang ditinggalkan para leluhur kita,"ujar Wahid.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah RAPI Benny Sijabat menambahkan, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan banyak sekali ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, sebagai negara dan sebagai bangsa yang bermartabat, semua itu harus dijaga dan menjadi keluarga besar Indonesia yang beradab.
Ia pun mengajak semua pihak mencermati keagungan sebuah peradaban adalah bagaimana bentuk protes atau kritik dilakukan secara elegan dan berbudaya.
"Saling menghargai, saling membesarkan pihak lawan dalam budaya komunikasi nenek moyang kita dulu adalah hal lazim yang diungkapkan. Kalaupun mau melakukan kampanye negatif cukuplah dalam bahasa sindiran atau majas dalam rapat-rapat umum saja bukan di seluruh bentuk kampanye," terangnya.
Ia heran sekarang ini malah merebak bahasa-bahasa vulgar dalam bentuk meme di media siber, juga dalam bentuk-bentuk kampanye-kampanye negatif. Semua itu tegas dinilainya tidak memiliki nilai etika dan estetika.
"Contohnya presiden kerempeng, jomblohlah, anak ini, anak itulah dan lain sebagainya. Jika kampanye negatif seperti itu yang mau kita tampilkan, mau jalan ke mana arah bangsa ini?" ujarnya.
Dia pun meminta penyelenggara Pemilu dan aparat hukum menindak tegas pola kampanye negatif yang terus menerus terjadi. Tidak perduli dari pihak mana pun itu.
[wid]
