Enggan Berkomentar Banyak Soal Program DP Nol Rupiah, Ketua DPRD: Nanti Juga Terjawab Sendiri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai melahirkan program-program yang kurang matang.

Terlebih dalam satu tahun memimpin Jakarta, program prioritas Anies belum berjalan dengan baik. Salah satunya peluncuran Rumah DP nol rupiah Samawa dirasa belum tepat untuk masyarakat kelas bawah.

Sebab untuk mengambil cicilan tersebut warga harus mempunyai penghasilan 4-7 juta perbulannya. Adapun dua tipe rumah yang disediaan di rumah DP nol rupiah adalah tipe 21 seharga Rp184 hingga Rp213 jutaan dan tipe 36 Rp304 hingga Rp310 jutaan.

Adapun skema cicilan dibagi dua dengan skema jangka waktu pertama 20 tahun yang kedua 15 tahun. Artinya besaran cicilan rumah berkisar antara Rp2,1 hingga Rp2,6 jutaan dengan penghasilan Rp4 hingga Rp7 juta perbulan.

Melihat hal ini Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak bisa berbuat banyak. Menurutnya program ini merupakan visi dan misi Anies-Sandi semasa Pilkada 2017.

"Ini kan juga enggak saya blok. Saya lepaskan karena ini kepentingan visi-misi dia ya masalah DP nol rupiah. Makanya anggaran Rp700 sekian miliar itu kita kasih pada Pak Anies untuk membangun," ujar Pras di rumah dinas Ketua DPRD DKI, Menteng, Jakarta, Selasa (16/10).

Prasetyo menambahkan langkah DPRD tidak mengganggu program tersebut lantaran dewan beranggapan rumah dp nol rupiah untuk mensejahterahkan warga menengah kebawah di DKI Jakarta.

Namun dalam prakteknya DPRD tetap mengingatkan program tersebut harus diawasi terus agar terlihat proses dan hasilnya.

"Emang itu kepentingan masyarakat membangun rumah susun. Kita lihat nanti implementasinya kaya apa. Nanti juga terjawab sendiri kok," tutup Pras. [nes]